PPU – Pembangunan gedung untuk Kantor Satpol-PP Penajam Paser Utara (PPU) dianggap menjadi prioritas Pemkab PPU. Hal ini dibuktikan dengan adanya peluang dukungan dari pemerintah pusat.
Satpol-PP PPU tahun ini kembali mengusulkan rencana pembangunan gedung baru sebagai kantor. Untuk memenuhi kebutuhan ini, setidaknya diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp 47 miliar.
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Satpol-PP PPU Kabupaten PPU, Mahmudin, mengatakan upaya pihaknya sedang dalam proses. Selain diusulkan ke pemerintah daerah, pihaknya juga mengajukan kepada pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan langsung.
“Mudah-mudahan pembangunan kantor bisa terealisasi pada akhir tahun 2023 ini. Semoga saja dapat diakomodir melalui anggaran DAK atau bantuan langsung,” ujarnya pada Jumat (7/4/2023).
Untuk diketahui, saat ini sekitar 250 personel berkantor sementara di beberapa ruang di Stadion Panglima Sentik, Kilometer 9 Kelurahan Nipah-Nipah, Penajam. Sementara itu, lokasi perencanaannya saat ini sudah ditentukan di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Botung, Kelurahan Nipah-Nipah.
Menurut Mahmudin, lokasi ini dianggap tepat karena berdekatan dengan lingkungan pemerintahan dan instansi pengawas serta penegak hukum.
Personel Satpol-PP PPU. (MediaKaltimGroup)
“Kemudian dari situ kita juga minta pendampingan dari Kejaksaan, Ombudsman, tidak hanya Kemendagri dan Bappenas, tetapi juga ke Kementerian PUPR,” katanya.
Saat ini, dari hasil komunikasi terakhir dengan Sekkab PPU, terbuka peluang adanya bantuan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihaknya juga telah mengajukan proposal kepada pusat dan menunggu persetujuannya.
Dalam pembangunan kantor Satpol-PP PPU, nantinya akan berkelas tipe B. Dari total anggaran Rp 47 miliar, senilai Rp 39 miliar akan dialokasikan untuk infrastruktur gedung, sedangkan sisanya untuk memenuhi fasilitas pendukung lainnya.
“Termasuk mobil operasional dan kebutuhan lainnya di tipe B. Terdapat 2 bangunan dengan total 2 lantai senilai Rp 39 miliar. Sarana dan prasarana kebutuhan penunjang lainnya memerlukan anggaran hingga Rp 47 miliar,” jelasnya.
Diharapkan dalam usulan tersebut dapat diakomodir dengan baik agar tidak ada pekerjaan yang tertinggal. Mahmudin mengakui bahwa usulan tersebut mendapatkan dukungan dari Bupati PPU, Hamdan Pongrewa.
“Kemungkinan besar proyek ini akan selesai tanpa adanya pekerjaan yang tertinggal, termasuk pengerjaan bangunan, pos jaga, pagar, ruang tahanan, ruang barang, dan sarana olahraga. Secara prinsip, pak Bupati siap mendampingi,” tutup Mahmudin. (ADV/SBK)
