SAMARINDA – Tiap tahunnya eksekutif dan legislatif selalu memberikan isu berita yang menarik untuk diperbincangkan. Namun, kadangkala isu tersebut malah menjadi drama tersendiri. Masalah yang harusnya kecil bisa menjadi besar. Ini disebabkan banyaknya berita yang tidak mengerti dasar isu itu sendiri, atau malah tidak berpatokan pada kode etik jurnalistik.
Atas dasar pemikiran seperti itu, sekumpulan jurnalis yang selalu mengolah berita terkait DPRD Kaltim, berinisiasi membentuk Koalisi Jurnalis Parlemen (KJP). KJP menjadi wadah peningkatan mutu jurnalis DPRD Kaltim dengan melakukan diskusi dan bertukar pemikiran bersama anggota DPRD Kaltim. KJP dibuat untuk menguatkan kembali fungsi kemitraan antara DPRD Kaltim dan media.
Sebelum dibentuk, beberapa perwakilan KJP bersilaturahmi dan mengenalkan KJP kepada Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kaltim Muhammad Ramadhan, di ruang kerja Ketua DPRD Kaltim Senin (31/1/ 2022).
Makmur mengapresiasi terbentuknya KJP sebab peran media sangat penting dalam memberitakan kegiatan anggota DPRD Kaltim.
“Melalui media, masyarakat bisa mengetahui kegiatan DPRD Kaltim. Kalau tidak ada media, masyarakat tidak tahu apapun apa yang dikerjakan DPRD Kaltim,” katanya.
“Bahkan, masyarakat juga tahu bahwa suara mereka diakomodiasi anggota dewan melalui media. Bagus ini ada KJP dibentuk biar lebih banyak kegiatan DPRD Kaltim yang diberitakan,” terang Makmur.
Sementara Sekwan DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan mengatakan, jurnalis perlu tahu teori maupun payung hukum yang menjadi dasar kebijakan ataupun tugas dari DPRD Kaltim dan pemerintah. Sehingga, dengan adanya wadah bernama KJP ini, akan makin mempererat hubungan antara pemerintah, DPRD Kaltim, dan jurnalis.
“Wartawan harus menulis berita yang proporsional, berkualitas, dan mengerti dampak dari berita yang mereka buat. Apabila hanya menulis tanpa tahu dasarnya, malah menjadi masalah. Bukan memberikan edukasi kepada masyarakat,” ucapnya.
Respons positif Ketua dan Sekwan DPRD Kaltim ini makin membuat KJP bersemangat untuk memberikan kontribusinya dalam peningkatan kualitas profesi dan hubungan dengan DPRD Kaltim.
Juru bicara KJP, Faishal Alwan Yasir bersyukur KJP diterima dengan baik oleh pimpinan DPRD Kaltim. Sebab, KJP dibuat tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata. Tetapi keinginan para jurnalis di Karangpaci agar memiliki 1 suara dan mampu mengeluarkan produk jurnalis yang berkualitas.
“Banyak sekali wartawan muda yang belum mengerti tentang dasar dari tupoksi maupun fungsi DPRD Kaltim. Contohnya saja tentang APBD. Masih banyak yang belum memahami secara penuh dasar APBD dibuat, disahkan ataupun ditiadakan,” jelasnya.
“Maka jika KJP ini sudah menjalani program kerjanya, jurnalis yang tergabung di dalamnya bisa melakukan diskusi secara berkelanjutan dengan anggota DPRD Kaltim. Anggota yang belum sering menyuarakan pendapatnya bisa lebih bersuara,” kata Faisal.
Direncanakan, anggota KJP segera mengenalkan KJP kepada seluruh anggota DPRD Kaltim.(eky)
