SAMARINDA – Bus Rapid Transit (BRT) adalah satu dari 10 program kerja Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Yaitu Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorel).
Rencananya BRT akan diuji coba pada tahun ini, namun sayangnya hal tersebut belum dapat terealisasikan dalam waktu dekat, sebab anggaran yang belum diprioritaskan.
Melalui Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulita Manalu mengungkapkan babwa uji coba BRT masih jauh untuk diimplementasikan. Sebab, kata Manalu, program BRT belum masuk dalam anggaran prioritas, sehingga belum dianggarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
“(Belum bisa) Uji coba tahun ini terkait anggaran belum menjadi prioritas. Karena kan anggaran tahun 2024 sudah berjalan, mungkin bisa diusulkan nanti di tahun 2025,” jelasnya.
Pihaknya akan mengupayakan perihal transportasi massal di Samarinda. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi saat meresmikan Terminal Samarinda Seberang.
“Kota-kota harus menciptakan angkutan umum dan masyarakat harus mencintai angkutan umum,” ujar Manalu perihal ucapan Jokowi beberapa waktu lalu.
Hadirnya IKN di Kalimantan Timur juga akan memicu transportasi massal sebagai peran keterhubungan antarkota. Manalu mengira, dengan adanya transportasi umum akan memberikan dampak pengurangan kemacetan baik dari jalur dalam kota maupun antar kota.
“Kita melihat kembali anggaran yang ada. Kalau tidak tersedia anggaran yang cukup terkait dengan prasarana infrastrukturnya untuk pemberhentian (BRT), kita hanya akan menggunakan apa yang kita pelajari kemarin di Aceh,” kata Manalu.
Memang Dishub Kota Samarinda telah berkunjung ke Aceh yang dikenal berhasil mengoprasikan BRT. Maka Manalu berencana melakukan observasi yang tepat sehingga dapat beroprasi di Samarinda. Kemungkinan Dishub Samarinda akan memproyeksikan bus dengan High Deck, yaitu bus bertingkat.
Manalu meneruskan, secara konsep BRT nantinya berjalan system by the service atau pembeli layanan. Kemudian pembeli layanan itu nantinya diserahkan kepada operatornya yang menyediakan bus tapi dengan mereka memberikan pelayanan-pelayanan yang akan dibayar oleh pemerintah rupiah per kilometer.
“Kemudian kita memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh operator tersebut. Misalnya kondisi udara, kita minta di dalam bisnya itu 25 derajat dan itu harus dipenuhi oleh operator,” ucap Manalu.
Pihaknya juga akan menetapkan kepada para driver menggunakan seragam, juga memberikan pelayanan terbaik. Karena memang yang akan dibeli adalah pelayanan. Namun berbicara soal jalur, Manalu mengira akan memanfaatkan jalur yang ada.
“Kalau untuk jalur, sekali lagi kalau kami dari transportasi berbicara dan menganalisa, memang sengaja tidak menggunakan jalur khusus. Jadi walaupun sekarang kondisi lebar jalan tidak bisa diperlebar lagi, ya itu jalur yang kita pakai,” tambahnya.
Lebih jauh, pihaknya juga akan mencoba mengimplentasikan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan, di mana kelak anak-anak sekolah tidak boleh diantar dengan kendaraan pribadi. Sehingga, pihaknya mengusahakan memaksimalkan atau membangun tempat-tempat pemberhentian bus yang memungkinkan.
Pewarta : Khoirul Umam
Editor : Nicha R
