BONTANG – Komisi II DPRD Bontang mempertanyakan sumber anggaran Detail Engineering Design (DED) jalan lingkar Bontang Kuala – Tanjung Laut senilai Rp 862 juta kepada Pemkot Bontang. Hal itu disampaikan saat menggelar rapat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) di Kantor DPRD Bontang, Kamis (2/9/2021) lalu.
Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyampaikan, sepengetahuan dia, pengajuan anggaran tersebut dihapuskan saat pergeseran mendahului APBD perubahan beberapa waktu lalu. Namun saat ini justru telah masuk dalam tahap lelang. “Saya dapat info anggaran ini dari APBD murni 2021. Mohon dijelaskan,” tanyanya kepada peserta rapat yang hadir.
Ditambahkan angggota Komisi II, Nursalam, dirinya turut mempertanyakan apakah nantinya skema penganggaran tersebut mengunakan single years (tahun tunggal) ataukah multi years (tahun jamak). Sebab jika DED telah rampung, maka pekerjaan harus dilaksanakan tahun depan. “Kalau multi years kan harus ada MoU (Momorandum of Understanding) dengan DPRD. Tapi sampai sekarang belum ada. Nilai proyeknya juga kami belum tahu,” ujar politisi Golkar itu.
Anggota Komisi II lainnya, Bakhtiar Wakkang justru meminta Pemkot menghentikan terlebih dahulu lelang tersebut, dan membicarakannya kembali dengan DPRD Bontang. Sebab menurut dia, jangan sekadar direncanakan, namun ujungnya tidak bisa direalisasikan. Hal itu tentunya hanya akan membuang-buang anggaran. “Jangan sampai anggarannya menguap dan jadi berkas di gudang saja,” singgung politisi Nasdem itu.
Sejatinya, pria yang akrab disapa BW itu mendukung adanya jalan lingkar tersebut. Namun yang dipertanyakan olehnya, dari mana sumber anggaran tersebut diperoleh. Sebab pemerintah juga memiliki kewajiban seperti mengalokasikan untuk pendidikan 20%, kesehatan 10%, hingga realisasi visi misi sata kampanye lalu. “Jangan sampai besar pasak daripada tiang,” ucapnya.
Selain itu ketika jalan lingkar ini dibangun, dirinya mempertanyakan apakah cukup waktunya hingga 2024 mendatang. Sebab masih banyak tahapan dan kendala-kendala lainnya yang perlu dihadapi. BW juga meminta Pemkot belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dirinya tak ingin, perencanaan tersebut gagal lagi seperti dua periode Wali Kota sebelumnya, yakni saat masa mendiang Adi Darma hingga Neni Moerniaeni.
Sebagai informasi, karena dalam rapat tersebut dua Kepala OPD, yakni Kepala Bapelitbang dan Kepala BPKAD sebagai pengambil kebijakan tidak hadir dan hanya diwakili bawahannya, sehingga rapat tersebut belum mendapatkan kesimpulan. Komisi II memutuskan untuk menunda dan dijadwalkan ulang pada Selasa (7/9/2021) besok. (bms/adv)
