Jumat, Oktober 22, 2021
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Beasiswa Kaltim Tuntas Terancam Batal, Gara-gara Pendapatan Pemprov Tak Capai Target 

Restu Almalita, 21 tahun, sedang mengerjakan tugas akhir di kediamannya di Bontang ketika ponselnya berdenting. Seorang temannya mengirimkan tautan berita lewat aplikasi percakapan. Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) 2021 tahap kedua terancam batal menjadi topik berita tersebut. Dahi Restu mengernyit setelah membacanya.

Rabu, 13 Oktober 2021, mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman, tersebut dirundung kegalauan. Bagaimana ceritanya, kata dia, BKT 2021 bisa terancam batal. Menurutnya, kabar tersebut datang dadakan. Ia pun menumpahkan kekesalannya mengenai darmasiswa pengganti Kaltim Cemerlang tersebut.
“Selama ini, sulit sekali mencari informasi mengenai kapan pencairan dan pelaksanaan verifikasi tahap dua program tersebut,” kata Restu kepada kaltimkece.id, jejaring Radar Bontang.

Restu adalah satu dari 110 pendaftar BKT 2021 tahap kedua. Dia mendaftar pada kategori umum dengan jenis beasiswa tuntas. Setelah mengikuti verifikasi tahap satu pada Mei lalu, Restu masuk dalam daftar tunggu penerima BKT 2021 tahap kedua. Total, ada 61.113 siswa dan mahasiswa dalam daftar tunggu ini.

Defi Qolbi Fillah, 19 tahun, adalah salah satu perempuan yang namanya masuk daftar tunggu tersebut sejak Agustus lalu. Dia pun menyatakan kecewa andai BKT 2021 tahap kedua dibatalkan. Pasalnya, bukan perakara gampang bagi Defi mengikuti program tersebut. Menunggu pengumumannya selama empat bulan, kata dia, terbilang lama.

“Saya bahkan pernah menghubungi lewat email untuk meminta kepastian. Tapi enggak ada respons,” keluh mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unmul, tersebut. Dia pun memberikan saran kepada pihak terkait BKT. “Kalau memang tidak mampu diproses cepat, jangan berikan harapan-harapan,” ujar Defi.

BKT KEDUA MASIH DIUPAYAKAN
BKT 2021 tahap kedua terancam batal karena DPRD Kaltim disebut belum menyetujui usulan APBD Perubahan Kaltim 2021. Salah satu program dalam anggaran tersebut adalah BKT senilai Rp 77 miliar. Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Syafruddin, menjelaskan alasannya.

Sampai saat ini, kata dia, pendapatan Pemprov Kaltim belum mencapai target. Pada September 2021, pendapatan asli daerah Kaltim baru mencapai 36 persen, jauh dari harapan. Tiga bulan yang tersisa pun diyakini tak membuat PAD Kaltim mencapai target. Inilah yang menjadi dalih DPRD Kaltim berencana menolak rancangan APBD-P 2021 sebesar Rp 900 miliar.

“Sudah sembilan bulan (PAD Kaltim) belum mencapai 50 persen. Jadi, tentu tidak akan signifikan,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu. Sebagai informasi, rapat paripurna membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafond anggaran sementara pada 11-13 Oktober 2021, dibatalkan. Belum diketahui kapan rapat tersebut digelar.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menjelaskan bahwa rancangan APBD-P 2021 masih diupayakan disetujui. DPRD Kaltim disebut akan menemui Kementerian Dalam Negeri untuk mengonsultasikan upaya tersebut. “Kami minta saran dan solusi terkait polemik anggaran yang belum ada titik tengah ini,” ucap politikus Partai Amanat Nasional ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim, Muhammad Sa’duddin, mengatakan, jika rancangan APBD-P 2021 tidak disetujui dewan, Pemprov Kaltim menggunakan APBD murni 2021 sebagai acuan anggarannya nanti. Itu sesuai instruksi Kemendagri.

Sekretaris Provinsi Kaltim, Muhammad Sa’bani, belum mau berkomentar banyak terkait masalah ini. Dia hanya mengatakan, beasiswa sudah diatur dalam peraturan kepala daerah. “Kami fokus saja (anggaran) 2022,” singkatnya via telepon.

Ketua Badan Pengelola BKT, Iman Hidayat, enggan menanggapai mengenai BKT tahap kedua yang terancam batal karena kebijakan bukan menjadi kewenangannya. Dia hanya menjelaskan, rancangan anggaran BKT 2021 sebanyak Rp 77 miliar digunakan untuk menjamin biaya pendidikan 18-20 ribu siswa dan mahasiswa. Jika BKT 2021 benar dibatalkan, Iman menjamin, pendaftarnya bisa mengikuti program beasiswa pada tahun berikutnya. “Secara teknis, jika APBD-P tidak disetujui, statusnya (pendaftar) berubah menjadi bukan penerima beasiswa,” terangnya.

Dia juga menjawab ihwal keluhan mahasiswi Defi Qolbi Fillah. Seluruh informasi BKT, terang Iman, bisa diperoleh di beasiswa.kaltimprov.go.id. Situs tersebut dipastikan selalu update. Mengenai pengaduan lewat surel yang tak direspons, jawab dia, pengelolanya memang tak pernah membalas surel. Pesan yang dikirim lewat elektonik dinilai tidak efektif dan efisien. “Biar efektif dan tidak terlalu panjang birokrasinya, datang langsung ke kami,” jelasnya.

Mengenai BKT 2021 tahap pertama, kata Iman, sudah bisa dicairkan. Ada 9.103 penerima beasiswa pada tahap ini. Penerimanya akan dibuatkan rekening Bank Mandiri, BRI, atau BTN. Penerima yang sudah wisuda, juga bisa mendapatkan BKT 2021 tahap pertama. Penerimanya diharuskan mengisi laman monitoring, evaluasi, serta mencantumkan status lulusnya. “Jangan lupa diisi, kalau tidak, nanti tidak bisa mengajukan BKT untuk S-2 atau S-3,” tutup pria berkaca mata ini. (kk)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Hebat, Bontang Dinobatkan Kota Bersih di Asia Tenggara

0
JAKARTA – Kota Bontang, salah satu dari tiga kota di Indonesia dinobatkan sebagai Kota Ramah Lingkungan/Bersih di Asia Tenggara. Penghargaan itu diberikan The Association...

Pemuda Curi Celana Dalam Perempuan, Warga Jelawat Resah

0
SAMARINDA – Kaum hawa di Samarinda resah. Aksi pencurian celana dalam perempuan yang sedang dijemur terjadi di Jalan Jelawat, Samarinda Ilir, Rabu (21/10/2021). Aksi...