BONTANG – Ketersediaan Informasi Geospasial yang mutakhir dan akurat menjadi suatu kebutuhan dan keharusan dalam pembangunan untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran dan inefektivitas informasi.
Hal inilah yang mendorong Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) menggelar Workshop Informasi Geospasial Kota Bontang, Senin (22/8/2022) di Auditorium Taman Tiga Dimensi. Workshop mengusung tema “Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial untuk Kota Bontang Lebih Hebat dan Beradab”.
Acara dihadiri Wakil Wali Kota Bontang Najirah didampingi Sekda dan Kepala Bapelitbang serta kepala OPD dan tamu undangan lainnya. Bapelitbang juga turut menghadirkan narasumber yang mumpuni, yaitu Yohanes Budi Sulistioadi dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Universitas Mulawarman beserta tim instruktur Geospasial.
“Saya harapkan seluruh perencanaan pembangunan dan perencanaan sektoral Perangkat Daerah kedepannya harus berbasis spasial,” ucap Najirah mengawali sambutannya, Senin (22/8/2022).
Najirah menjelaskan ketersediaan informasi geospasial yang mutakhir dan akurat menjadi suatu kebutuhan dan keharusan dalam pembangunan untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran dan inefektivitas informasi.
Lokakarya ini dimaksudkan agar seluruh perangkat daerah selaku produsen data geospsial dapat berkomitmen dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan informasi geospasial secara berkelanjutan di Kota Bontang yang juga merupakan bagian penting dari perwujudan Satu Data Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bapelitbang juga meluncurkan sebuah inovasi terkait penyelenggaraan data dan informasi Geospasial Kota Bontang yang berjudul DIGITASI, yang akan mendukung dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan spasial.
”Semoga setiap peserta dapat menghasilkan output berupa data dan informasi geospasial sesuai kewenangan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing,” pungkasnya. (kmf_lusy)
