SAMARINDA – Setelah beberapa bulan kesulitan mendapatkan air bersih, puluhan warga Perumahan Borneo Mukti 2, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda berunjuk rasa di kawasan perumahan itu, Minggu (21/4/2024). Warga perumahan tersebut berharap Wali Kota Samarinda Andi Harun bisa membantu mengatasi kesulitan air bersih.
Warga Perumahan Borneo Mukti 2 memasang sejumlah spanduk tuntutan dengan beragam kalimat di sejumlah lokasi perumahan. Di depan gerbang perumahan, warga memasang spanduk bertuliskan, “Pak Walikota Tolong Bantu Suplai Air Bersih dari PDAM/ Mobil Tangki.” Spanduk berukuran sekitar 2 x 2 meter itu terpampang jelas di depan gerbang perumahan.
Spanduk dengan tulisan serupa juga dipasang di sekitar danau yang selama ini menjadi andalan suplai air untuk warga. Diantaranya bertulisan,” Kepada Bapak Walikota Mohon Pemasangan Air PDAM.” Selain itu ada pula ibu-ibu yang membawa selebaran karton bertuliskan “Tarif Elit Pelayanan Sulit”, “Bayar Lancar Ngalir Tak lancar, Kami Butuh Air.” Selebaran ini ditujukan kepada pengelola air di perumahan itu.
Warga Perumahan Borneo Mukti 2 selama ini memang mengandalkan pasokan air bersih yang dikelola pihak swasta dengan memanfaatkan danau di belakang lokasi perumahan. Namun sejak beberapa bulan lalu, akibat curah hujan yang rendah di kawasan tersebut, pasokan air danau berkurang dan pengelola kesulitan mendapatkan bahan baku, sehingga warga pun mengalami kesulitan air bersih.
Seorang warga Perumahan Borneo Mukti 2, HM Anwar mengungkapkan warga perumahan yang masuk lingkungan RT 41 mengajukan dua opsi untuk mengatasi krisis air bersih tersebut. “Yang pertama, kami memohon kepada Pak Wali Kota agar sesegera mungkin membantu penyaluran atau distribusi air bersih dari PDAM untuk Perumahan Borneo Mukti 2,” ujarnya, Minggu (21/4/2024).
Sedangkan opsi kedua yang bisa menjadi alternatif sementara, yaitu Wali Kota diharapkan meminta PDAM agar membantu mensuplai air bersih kepada warga melalui mobil tangki yang dimiliki PDAM. “Kami berharap Pak Wali dapat memberikan rekomendasi kepada PDAM agar kami bisa mendapatkan bantuan air bersih melalui tangki PDAM. Paling tidak 10 tangki dalam satu minggu,” ujarnya.
Krisis air ini sangat berdampak pada warga di perumahan yang dihuni 560 kepala keluarga (KK). Akibat ketiadaan air bersih, warga terpaksa membeli air dari penjual air dengan kisaran harga Rp 150 ribu – Rp 200 ribu untuk kapasitas 1.200 liter. Kondisi ini tentu memberatkan warga. Apalagi warga juga masih membayar iuran setiap bulan kepada pengelola air swasta di perumahan, sekalipun tak ada kepastian distribusi.
Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin di Perumahan Borneo Mukti 2, Hudali Mukti berharap pengelola air di perumahan bisa mencarikan solusi. Tidak membiarkan warga mengalami kesulitan air bersih. Apalagi warga tetap membayar iuran air kepada pengelola setiap bulan. “Tolong dicarikan solusinya. Kalau di tempat lain yang dikelola swasta atau non-PDAM, mereka berusaha mencari air di lain,” ujarnya.
“Kita selaku konsumen berhak menuntut pelayanan tetap berjalan walaupun kondisi kering. Kecuali se-Samarinda ini kering. Padahal harga yang kami bayar sudah cukup tinggi, tapi pelayanan tidak maksimal,” tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda ini, Senin (15/4/2024).
Warga tambahnya, sudah seringkali menyampaikan keluhan kepada pengelola air perumahan, namun tak kunjung terselesaikan. Hudali mengaku untuk kebutuhan air di masjid yang ditanganinya, tiap 5 hari sekali membeli air kisaran 3.000 hingga 5.000 liter langsung ke Perumdam Tirta Kencana Samarinda. “Kalau kita langsung ke PDAM harganya masih terjangkau. Tapi kalau warga membeli air ke mobil tandon ukuran 1.400 liter seharga Rp 150 ribu. Tapi pengakuan warga, melihat kami di sini krisis air, ada yang menaikan harga,” ujarnya.
Dia juga mengatakan warga sangat berharap kepada Wali Kota Andi Harun agar bisa mencarikan solusi agar warga di Perumahan Borneo Mukti 2 bisa menikmati air dari PDAM. “Kami yakin Pak Wali bisa mencarikan solusinya. Seperti halnya beberapa wilayah yang bermasalah dengan air, Pak Wali bisa mencarikan solusinya,” ungkap Hudali yang juga seorang advokat. (mk)
