PENAJAM – Permasalah pangan di Penajam Paser Utara (PPU) sedikit demi sedikit akan diurai. Hal ini sebagai salah satu upaya membantu masyarakat dalam mempersiapkan ketahanan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memberikan perhatian terhadap peningkatan produksi di sektor perikanan PPU. Menurut Budi, pemilihan IKN di Kaltim membuat seluruh sumber pangan baik pertanian maupun perikanan harus ditingkatkan.
Salah satunya di sektor budidaya perikanan yang memiliki potensi cukup besar. Potensi tersebut harus dikembangkan dalam rangka mendukung pemenuhan pangan di IKN.
“Kami mendorong program-program yang bisa disalurkan ke Kaltim, khususnya PPU. Karena PPU begitu penting dengan adanya IKN Nusantara,” katanya dalam sosialisasi kebijakan budidaya perikanan di PPU, Jumat (9/12/2022) secara virtual.
Sosialisasi dihadiri puluhan nelayan dan pembudidaya perikanan lokal Benup Taka. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pembudidaya memerlukan dukungan dalam penyiapan pakan. Maka dari tu, pihaknya berkomitmen mendorong pembudidaya mengelola pakan secara mandiri.
“Kami akan perjuangkan bagaimana bibitnya dan pakannya sektor budidaya perikanan dapat berjalan. Tahun depan, kami akan menyalurkan lagi bantuan untuk mendukung pengelolaan pakan mandiri,” jelas Budi.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan oleh kelompok nelayan yang telah dihimpun akan ditindaklanjuti. Tidak hanya ke pemerintah daerah, tapi sampai ke pemerintah pusat.
“Semua aspirasi dari nelayan maupun petani akan disampaikan. Pak Budisatrio juga akan memperjuangkan di pusat. Agar petani dan nelayan PPU bisa mendapatkan bantuan alat mesin pertanian maupun mesin pengelolaan pakan ikan,” tegasnya.
Selain urusan perikanan, Raup menegaskan pihaknya juga terus berupaya mengurai permasalahan sektor pertanian di PPU. Seperti halnya permasalahan pupuk bersubsidi yang beberapa tahun terakhir ini dikeluhkan petani.
“Budisatrio juga menginstruksikan agar kami di daerah mengawal masalah pupuk subsidi. Dalam waktu dekat, kami juga rencana akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian PPU untuk membahas mengenai kuota pupuk subsidi,” tutupnya. (sbk)
