SAMARINDA- Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meninjau lahan bekas tambang batu bara di Kutai Kartanegara yang dimanfaatkan sebagai lokasi peternakan dan pertanian berkonsep Integrated Farming System (sistem pertanian terintegrasi).
Pemanfaatan lahan eks pertambangan dilakukan oleh PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera. Leo Hutapea selaku Legal Corporate Equalindo Group menjelaskan, lahan seluas 52 hektare yang menjadi lokasi mereka adalah lahan eks tambang dari salah satu koperasi yang bukan dari bagian Equalindo Group. Lahan tersebut kemudian diambil alih untuk kemudian didirikan Equalindo Farm.
“Lahan ini dulunya memang merupakan lahan pasca-tambang namun bukan termasuk dalam konsesi kami. Saat itu kondisinya tidak seperti sekarang yang sudah rata permukaanya,” terang Leo, Selasa (10/5/2022).
Saat ini, kawasan perkebunan dan pertanian tersebut sudah memiliki populasi sapi sebanyak 270 ekor, kambing 670 ekor, ayam kampung 7.192 ekor, dan ayam layer 764 ekor. Dijelaskannya, lahan eks-tambang itu diubah menjadi lokasi peternakan dan pertanian berkonsep Integrated Farming System (sistem pertanian terintegrasi).
Integrated Farming System sendiri merupakan sistem pertanian dengan upaya memanfaatkan keterkaitan antara tanaman perkebunan, pangan, hortikultura, hewan ternak dan perikanan, untuk mendapatkan agro ekosistem, yang mendukung produksi pertanian (stabilitas habitat), peningkatan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam.
Kendati demikian, kata Leo, masih ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam operasionalnya. Belum masuknya akses listrik dari PLN membuat beban operasional mereka membengkak, karena masih harus menggunakan genset.
“Kita sudah coba menjajaki pada prinsipnya kami siap untuk apa yang diminta oleh PLN, dalam arti syarat-syaratnya. Tapi sampai saat ini kami penjajakan dari tahun 2019 awal sampai sekarang ini belum terpasang,” ungkapnya.
Sementara Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi berharap seluruh pengusaha tambang dari PKP2B dan IUP yang konsesinya di Kaltim, dapat menerapkan hal serupa untuk lahan eks-tambangnya.
“Dan tentu harapan kita ini bukan satu-satunya, harusnya di seluruh lahan pasca-tambang di Kaltim itu menjadi proyek peternakan, tambak ikan dan perkebunan yang bisa mempekerjakan masyarakat di sekitarnya,” pintanya.
Terkait kendala akses listrik PLN, mantan legislator DPRD Kaltim ini menyebut, akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait. “Nanti saya minta Dinas ESDM bisa berkoordinasi dengan PLN apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kendala listrik di daerah ini,” pungkasnya.(eky)
