spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Tok! Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Ditolak MK Seluruhnya

JAKARTA – Hasil Sidang Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD akhirnya ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya.

Untuk perkara 01, putusan itu dibacakan langsung Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4/2024).

“Dalam Pokok Permohonan, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Suhartoyo, Senin (22/4/2024).

Putusan tersebut disampaikan Suhartoyo berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu (17/4/2024).

Sebelum membacakan putusan akhir tersebut, Suhartoyo bersama seluruh Hakim Konstitusi memaparkan hasil pertimbangan Mahmakah Konstitusi dari seluruh memeriksa alat bukti yang diberikan Anies-Muhaimin, ganjar-Mahfud, KPU, Prabowo-Gibran, dan Bawaslu.

Selain itu, juga keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial, serta dengan membaca dan mempertimbangan keterangan amicus curiae dari berbagai pihak.

Dalam sidang putusan tersebut, MK juga membeberkan beberapa dalil yang disampaikan pemohon terkait intervensi Presiden Joko Widodo yang diduga melakukan praktek nepotisme hingga cawe-cawe mulai dari seleksi anggota KPU dan Bawaslu hingga terkait putusan MK yang mengubah syarat usia capres-cawapres.

Akan tetapi, para hakim MK menyatakan secara tegas bahwa seluruh dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

GUGATAN GANJAR-MAHFUD JUGA DITOLAK

Mahkamah Konstitusi juga memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Amar putusan, mengadili, dalam eksepsi: menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung I MK RI, Jakarta, Senin sore.

MK dalam konklusi-nya menyatakan permohonan Ganjar-Mahfud tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap putusan itu, tiga Hakim Konstitusi mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

Dalam perkara ini, gugatan Ganjar-Mahfud teregistrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Ada lima petitum yang diajukan, yakni sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
  2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
  3. Mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.
  4. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh TPS di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.
  5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini

Pewarta : Nicha R

16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img