TENGGARONG – Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara (Disbun Kukar), terus melakukan perbaikan dan peningkatan mutu kebun sawit yang dikelola oleh masyarakat. Salah satunya dengan dengan melakukan sertifikasi, berupa Program Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).
Melalui program unggulan Disbun Kukar ini, lahan perkebunan milik masyarakat akan didata. Kemudian akan mendapatkan kepastian Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Di mana di dalamnya akan tertera keterangan terkait kepemilikan lahan, luasnya, hingga asal-usul benih yang ditanam oleh para pekebun sawit.
Seperti yang disampaikan Sekretaris Disbun Kukar, Taufik Rahmani, penerbitan STDB inilah yang akan menjadi bukti lahan kebun milik masyarakat telah tersertifikasi. Manfaat lanjutannya, memudahkan para pekebun dalam menjual hasil panen mereka. Karena membuktikan lahan yang mereka garap menggunakan bibit unggul.
“Selain itu, dengan sertifikat ini mereka dapat menjadi mitra bagi perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah (kebun) mereka,” jelas Taufik.
Sepanjang 2023, Disbun Kukar pun menargetkan sebanyak 200 pekebun yang disertifikasi dan diterbitkan STDB-nya. Saat ini program yang dibiayai menggunakan APBD Kukar ini terus berjalan, dan bakal terus mendekati bahkan melewati target yang dicanangkan. Mengingat di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut saja sudah ada 352 pekebun yang disasar dan mengantongi sertifikasi.
Taufik pun pendataan pekebun sawit lebih fokus pada pemilik kebun rakyat yang tidak ikut Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam tahun 2023 ini sentra sawit di Kukar berfokus di Kecamatan Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, hingga Tabang. Didalamnya ada Desa Muai, Desa Genting Tanah, Desa Loa Sakoh, Desa Muara Kaman Ilir, Desa Bunga Jadi, dan Jonggon.
“Program STD-B ini diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan bibit palsu atau tidak unggul di kalangan petani, serta membantu dalam pendataan pendapatan dan penghasilan mereka,” pungkasnya. (adv)
Pemulis : Muhammad Rafi’i
Editor : Nicha Ratnasari
