SANGATTA– Pemerintah Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim menggandeng Bankaltimtara menyelenggarakan acara Implementasi dan Sosialisasi Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah), Kamis (15/09/2022).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kutim, Irma Yuwinda yang membacakan sambutan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, acara ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan transaksi keuangan pemerintah daerah secara non-tunai, khususnya di bidang pendidikan. Hal ini dikatakan sejalan dengan Misi Pemerintah Kutai Timur.
“Kerja sama ini turut mendukung misi Pemerintah Kutim, melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan” ucap Irma.
Hal ini berdasarkan SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan melalui SIPlah. Serta amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, Kemendikbud mengembangkan SIPlah untuk memfasilitasi realisasi pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan, khususnya untuk belanja barang dan jasa.
Maka dari itu, Pemkab Kutim sangat mengapresiasi Bankaltimtara sebagai anggota dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. “Ini sangat mendukung pemerintah dalam perubahan pola transaksi masyarakat dari tunai menjadi non-tunai,” katanya.
Hal ini tentunya akan menciptakan masyarakat yang melek teknologi, berdaya saing hingga terwujudnya Kutim yang lebih hebat dan Kutim Sejahtera.
Ditempat yang sama, Plt Kadisdik Kutim Irma Yuwinda mengharapkan, melalui ATKP Bankaltimtara yang terintegrasi dengan SIPlah Pendidikan, diharapkan dapat memaksimalkan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel oleh satuan pendidikan.
“Setelah dilakukannya sosialisasi dan bimtek ini, diharapkan seluruh sekolah dapat berkomitmen untuk mendukung program ini dalam rangka transaksi non-tunai dengan menggunakan ATKP Bankaltimtara pada setiap transaksi di SIPlah” jelasnya.
Sementara, Pjs Pemimpin Divisi Funding dan Customer Manajemen Bankaltimtara Sayid Muhammad Hanafiah menjelaskan, aplikasi tersebut sengaja diluncurkan untuk menjembatani pemerintah daerah untuk melakukan berbagai transaksi. Misalnya saja sebuah sistem dari Kemendikbud yakni SIPlah.
“Berdasarkan arahan dari Kemendikbud, tiap sekolah yang mendapatkan dana BOS harus menerapkan pembayaran non-tunai melalui aplikasi yang terhubung dengan SIPlah. Untuk menuju ke sistem itu, hadirlah Bankaltimtara untuk memfasilitasi kedua belah pihak,” urainya.
Sayid mengatakan, keuntungan yang didapat ketika menerapkan aplikasi ATKP, di antaranya memudahkan sekolah dalam membuat laporan, memudahkan pemeriksaan dari KPK maupun BPK dalam meninjau dana yang disalurkan. Dan tidak dikenakan biaya transaksi setiap pengadaan barang dan jasa.
“Kalau menggunakan yang lain pasti ada potongan biaya layanan dan administrasinya. Kalau kami tidak menggunakan itu. Karena untuk memudahkan sekolah itu sendiri. Sebab, hal tersebut tidak dianggarkan oleh sekolah,” bebernya.
Lebih jauh, di dalam SIPlah terdapat 9 toko penyedia barang dan jasa yang tergabung dalam e-commerce Toko Ladang. Jadi, sekolah yang ingin melakukan pengadaan bisa mengakses toko tersebut dengan akses layanan yang lebih memadai.
Selain itu, pihaknya akan memberdayakan dan memfasilitasi toko lokal yang ada di Kutim untuk bergabung di Toko Ladang tanpa pungutan biaya.
“Misal barang yang dibutuhkan tidak terdapat dalam toko tersebut maka kami akan memberi kemudahan pada sekolah tersebut. Dengan cara, sekolah menunjuk toko itu kemudian kami akan mendatangi toko tersebut dan mendaftarkan di aplikasi kami,” tandasnya. (ref)
