KUTIM – Komisi III DPRD Kaltim meninjau laporan adanya titik longsor di ruas jalan poros jalan Simpang Perdau-Bengalon Kutai Timur. Pengalihan status jalan, disebut menjadi opsi agar menghindari pengguna jalan dari resiko kecelakaan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, menyebut tinjauan dilakukan guna menindaklajuti agar titik longsor tersebut dapat diantisipasi dengan maksimal. Musabab, ada kurang lebih 65 titik longsor pada ruas jalan di Kabupaten Kutai Timur tersebut yang berada di sekitar konsesi tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Lebih lanjut Veridiana menguraikan, ada rencana pengalihan status jalan milik negara tersebut menjadi milik PT. KPC. Hal demikian pun telah diamini Balai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Mengingat kondisi jalan yang rentan longsor karena kontur tanah yang berada di lokasi konsesi pertambangan, ia meminta agar pemindahan statu jalan tersebut dapat segera dilakukan.
“Sejauh mata memandang lubang tambang, titik longsor sangat banyak dan cukup berbahaya, saya juga sudah meminta agar tanda rambu jalan dipasang untuk memudahkan pengendara dan mengurangi resiko kecelakaan,” jelasnya (14/3/2023).
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, pengalihan jalan- jalan yang berstatus Jalan Negara tersebut ke jalan tambang milik PT KPC yang jarak tempuhnya sepanjang 12 km, harus segera ditindaklanjuti. Pasalnya, bila hanya sekadar memperbaiki atau penanganan sementara hanya akan menelan anggaran saja.
Sementara Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Romadhony Putra Pratama, mengingatkan kepada PT. KPC untuk terus melakukan pemeliharaan, sembari menunggu proses peralihan status jalan tersebut.
“Selagi menunggu proses administrasinya di Kementerian, kami juga PT. KPC melakukan pemeliharaan dan cepat tanggap bila sewaktu waktu jalan kembali longsor. Karena itu adalah jalan akses satu-satunya masyarakat Kaltim menuju ke Kabupaten Berau dan daerah sekitar Kutim,” tegasnya.(eky)
