SAMARINDA– Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Yudha Pranoto menanggapi aksi damai yang dilakukan oleh ratusan driver ojek online (ojol)Â di hadapan Kantor Gubernur Kaltim.
Yudha mengatakan, tanda tangan Gubernur Kaltim Isran Noor yang diharapkan oleh para driver untuk mengubah peraturan, dianggap keliru.
“Mereka berharap tanda tangan Gubernur Kaltim ini bisa untuk mengubah nasib. Padahal kan’ untuk R2 sudah menjadi wewenang kementerian pusat, kita tidak bisa memaksa,” kata Kadis Dishub Kaltim Yudha Pranoto, pada Rabu (20/9/2023).
Saat melakukan aksi damai, para driver ojek sempat ricuh dengan sesama driver, untung kejadian tersebut tak berlangsung lama. Dan Gubernur Kaltim Isran Noor tak tampak terlihat menemui driver.
Kata Yudha, seluruh driver ojek di Indonesia memiliki kondisi yang serupa. Tetapi, untuk tarif tidak bisa disamakan dengan daerah di luar Kota Samarinda.
“Memang tidak bisa disamakan tarif di Samarinda dengan di luar kota, misalnya Jawa di sana dari harga sembako saja sudah jauh beda. Kita juga sebenarnya turut prihatin dengan kondisi driver yang digencet oleh promosi-promosi yang dibuat oleh perusahaan aplikasi,” imbuhnya.
Diketahui, Gubernur Kaltim telah bersurat kepada menteri untuk memberikan penyesuaian tarif.
“Surat rekomendasi yang dikirim ke kementerian berisi untuk pemberlakuan tarif pengantaran barang atau makanan, kedua penghapusan promo-promo,” kata Yudha.
Driver ojek juga meminta agar perusahaan aplikasi mendapatkan sanksi tegas, dan menghapuskan promosi-promosi yang merugikan driver ojek.
“Kalau memberikan sanksi kita bisa, tapi hanya sebatas kemampuan kita karena aplikator pusatnya di Jakarta. Dan 2×24 jam memberikan teguran untuk memberhentikan promo itu, nanti kita buat suratnya untuk aplikator. Ini sudah menjadi regulasi Dinas Perhubungan Kaltim. Serta kami akan bertemu dengan Wakil Gubernur Kaltim,” tutupnya.
Pewarta : Nita
Editor : Nicha Ratnasari
