PASER– Keresahan warga Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang terhadap iring-iringan kendaraan pengangkut batu bara, dijalan umum hingga yang dianggap salah, mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Selain dari para tokoh masyarakat, kaum intelektual yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Paser juga menyuarakan hal serupa. Salah satunya dengan mendesak Pemerintah agar segera bersikap mengambil langkah konkret menyelesaikan masalah.
Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Paser Yasri menyatakan, pihaknya bersama segenap mahasiswa tetap tegas meminta pemerintah untuk menyikapi secara tegas terhadap aksi truk angkutan batu bara yang menggunakan jalan umum.
“Kami tetap bersama masyarakat untuk menolak keras aksi truk angkutan batu bara yang menggunakan jalan umum. Kami meminta agar Pemerintah bisa bertindak tegas,” Kata Yasri, sekaligus Koordinator Aliansi Mahasiswa.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah memiliki ketentuan terhadap hal itu. Namun ia menilai aturan tersebut tidak ditegakkan di Kabupaten Paser.
“Bahwa angkutan barang khusus tidak diperkenankan menggunakan jalan umum. Selain itu pada peraturan kementerian juga telah menetapkan bahwa barang angkutan yang khusus dan bersifat masif wajib menggunakan badan jalan sendiri,” tegasnya.
Secara tegas ia juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser agar bisa menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Mengingat pada aksi masyarakat lalu sempat terjadi ricuh antara sopir truk dengan masyarakat.
“Jangan sampai ada keributan di lingkungan masyarakat, karena antara sopir truk dan juga warga yang menghentikan truk bermuatan batu bara merupakan masyarakat yang slaing berinteraksi,” jelasnya.
Sementara itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Paser, Putra Naibaho mendesak agar Pemkab Paser Paser segera mengambil sikap tegas. Sebab ia menilai, jika permasalahan itu tidak segera diselesaikan, khawatir akan meluas dan berpotensi menimbulkan benturan fisik.
“Kami berharap Bupati Paser dan juga jajarannya bisa mengusut permasalahan yang saat ini sedang terjadi, bisa dicegah sehingga tidak terjadi benturan fisik antar masyarakat,” ucapnya.
Uniknya, dalam aliansi mahasiswa itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Paser yang ikut berempati terhadap persoalan yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Kabupaten Paser, memilih menarik diri dari aliansi.
Hal tersebut diutarakan oleh Ketua PMII Paser, Burhanudin yang mengaku bahwa organisasi yang dipimpinnya itu peduli terhadap kepentingan masyarakat dan menyatakan sikap terhadap peristiwa itu.
“Pergerakan kami lebih fokus pada kepedulian terhadap dampak yang ditimbulkan, bukan pada aksi yang bersifat konfrontatif,” terang Burhan.
PMII Paser akan tetap memegang prinsip koordinasi dan komunikasi menyeluruh dengan semua pihak terkait, untuk mengurai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. PMII Paser secara resmi menarik diri dari Aliansi Mahasiswa Paser.
Langkah itu diambil sebagaiamana hasil diskusi yang sudah dilakukan dengan alasan adanya ketidaksesuaian objektivitas aliansi dengan kesepakatan bersama. Objektivitas aliansi mahasiswa Paser dianggap tidak sesuai dengan semangat kesepakatan.
“Hal ini menciptakan dilema bagi PMII Paser dalam menanggapi persoalan itu, karena dugaan kami terdapat kepentingan lain yang terlibat dalam aksi tersebut,” ungkap Burhan.
Pengunduran diri PMII Paser dari Aliansi Mahasiswa Paser, diharapkan menjadi panggilan untuk introspeksi bersama terkait integritas dan objektivitas dalam melaksanakan aksi bersama. ‎
“Kami bertekad memberikan kontribusi positif dalam perjuangan demi keadilan dan kesejahteraan, dengan keyakinan bahwa hal itu dapat tercapai tanpa terjerumus dalam kemungkinan kepentingan yang dapat mengaburkan visi PMII,” katanya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Paser, Sahrul, menyatakan, masalah aktivitas tambang batu bara yang meresahkan masyarakat bukan upaya untuk memecah belah atau ditunggangi oleh kepentingan pribadi.
Sahrul memberi klarifikasi terkait pemisahan diri PMII Paser dari Aliansi Mahasiswa Paser. Pihaknya merasa perlu memberikan klarifikasi terhadap tuduhan yang disampaikan untuk organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Paser.
Sahrul menegaskan, aksi yang dilakukan terkait masalah aktivitas tambang batu bara yang meresahkan masyarakat bukan upaya untuk memecah belah atau ditunggangi oleh kepentingan pribadi. Ada tuduhan bahwa aksi mahasiswa bersifat konfrontatif.
“Sementara aksi ini murni berasal dari keprihatinan IMM sebagai agent of control yang merespons keresahan masyarakat,” terangnya.
Diungkapkan, aksi tersebut bukanlah suatu senjata politik untuk kepentingan kubu tertentu. “Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan mengawal kasus ini hingga selesai, sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya
Dalam mendukung masyarakat dan menanggapi keresahan yang ada, IMM Paser dengan tegas menyatakan keterlibatannya dalam aksi yang dilakukan. Hal tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (bs)
Pewarta: Bhakti
Editor: Agus S
