BALIKPAPAN – Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Daerah di Kalimantan Timur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Kalimantan Timur, Minggu (26/5/2024).
Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Kaltim lebih banyak membahas permasalahan penanganan banjir yang terjadi Mahakam Ulu, serta langkah-langkah penjegahan bencana di daerah yang rawan bencana seperti banjir.
Salah satu poin yang menjadi pembahasannya adalah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, serta listrik di 3 titik yang sempat padam telah pulih. Bahkan kapasitas listrik di Ujoh Bilang ditingkatkan dari 350 kWh menjadi 700 kWh.
“Alhamdulillah, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Listrik di tiga titik yang sempat padam telah pulih 100 persen,” ujar Akmal Malik.
Lebih lanjut Akmal menjelaskan, Pemerintah Provinsi mengapresiasi kinerja BPBD, Basarnas, Kodam, dan Polda dalam penanganan bencana ini. Terkait usulan pencabutan status tanggap darurat, Akmal Malik menyatakan masih menunggu surat resmi dari kabupaten.
“Kami sepakat ada aspirasi untuk mencabut tanggap darurat. Tapi persyaratan harus ada surat dari kabupaten dan sampai hari ini kami belum terima surat itu,” jelasnya.
Fokus ke depan, adalah membangun sistem peringatan dini (early warning system) yang efektif. BNPB dan badan riset provinsi akan melakukan riset untuk mencari penyebab banjir dan langkah antisipasi ke depan.
“Kami akan cari penyebabnya sebagai upaya kita mengantisipasi agar kedepannya tidak menjadi persoalan,” tegasnya.
Sementara itu, BPBD Kaltim tengah berupaya mengoptimalkan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) bencana di Kabupaten Mahakam Ulu.
Upaya ini dilakukan sebagai respons atas instruksi Pj Gubernur Kaltim untuk memanfaatkan teknologi terbaik, termasuk penggunaan satelit, guna mengatasi kendala sinyal yang ada.
Kepala BPBD Kaltim, Agus Tianur, mengatakan, bahwa EWS di Mahakam Ulu telah disiapkan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). Namun, karena wilayah tersebut merupakan blank spot atau tidak terjangkau sinyal, alat EWS tidak dapat berfungsi optimal.
“Alatnya sudah ada, tapi percuma pasang EWS kalau tidak ada sinyal. Misalnya alat dipasang, sinyal apa yang mau dia berikan ke masyarakat kalau daerah blank spot?” ujar Agus Tianur.
Untuk mengatasi kendala ini, Pj Gubernur Kaltim memerintahkan BPBD Kaltim untuk segera menggunakan teknologi terbaik, termasuk satelit.
“Pj Gubernur memerintahkan segera pakai teknologi terbaik. Gunakan satelit. Ini kita upayakan karena perintah beliau,” jelas Agus.
Prioritas utama saat ini adalah mengoptimalkan EWS di Mahakam Ulu. Sementara untuk wilayah lain di Kaltim, seperti Kutai Barat (Kubar), dianggap aman karena memiliki EWS yang berfungsi baik.
“Untuk sementara khusus daerah Mahulu dulu. Sekarang ini kan mengikuti tanda-tanda alam. Kalau di daerah Kubar sih aman. EWS-nya kan di Mahulu. Ketika Mahulu banjir, sudah kemas-kemas orang sini,” tambahnya.
BPBD Kaltim menegaskan, bahwa teknologi EWS telah tersedia. Saat ini, fokus utama adalah mengimplementasikan teknologi tersebut secara optimal.
“Koordinasi lebih lanjut akan dilakukan setelah tahap tanggap darurat dan pemulihan (di Mahulu) selesai,” tutup Agus.
Penulis: Aprianto
Editor: Nicha R
