MAKIN hangat pembicaraan soal calon gubernur Kaltim. Ada tiga tokoh yang hampir pasti turun ke arena kompetisi yang dijadwalkan 27 November nanti. Ketiga orang itu adalah mantan gubernur Isran Noor, Ketua Golkar Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.
Ketiga orang ini memang tidak diragukan lagi kapasitasnya. Terutama dari segi kemampuan dukungan logistik dan kemungkinan perahu apa yang dipakai. Semuanya sangat bisa dilakukan mereka. Sehingga ada yang berkesimpulan, hampir pasti Pilgub Kaltim hanya diikuti tiga pasang, yaitu Isran Noor (IN), Rudy Mas’ud (Harum) dan Mahyudin dengan wakil-wakilnya.
Rudy Mas’ud sudah tak perlu dipersoalkan lagi. Perahunya sudah pasti menggunakan Golkar. Apalagi Golkar meraup 15 kursi di DPRD Kaltim, sudah melebihi batas persyaratan yang ditentukan 10 persen atau 11 kursi dari 55 kursi yang ada. Rudy sudah mendapat surat mandat dari DPP.
Kalaupun nanti Rudy menggaet kursi partai lain, itu dalam rangka menambah kekuatan atau berkaitan dengan pemilihan calon wakil gubernur (Cawagub), yang mendampinginya. Bisa saja dia mengambil Gerindra, PDIP, PKB atau yang lain. Sekaligus menggandeng kader partai yang digaetnya sebagai wakil.
Di luar Rudy, Golkar masih punya cadangan. Setidaknya dua nama. Salah satunya kakak kandung Rudy, Hasanuddin Mas’ud (Hamas). Dia sekarang ketua Golkar Kukar, yang duduk sebagai ketua DPRD Kaltim. Juga Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Wanita kelahiran Jawa Barat ini, sudah 3 periode menjadi wakil Kaltim.
Isran dan Mahyudin, “dua bersaudara” sama-sama mantan bupati Kutai Timur (Kutim). Mereka saat ini sama-sama menjajaki penggunaan dua jalur. Jalur partai dan jalur perseorangan atau independen. Kedua jalur itu sangat mungkin mereka tempuh. Tinggal mana yang lebih dahulu diperoleh.
Tim Relawan Perseorangan Isran sudah bergerak ke mana-mana. Bahkan sudah mengklaim mendapat 130 ribu surat dukungan (surduk) melalui pengumpulan KTP. Mereka sangat masif bergerak termasuk Isran dan Hadi. Soalnya minimal harus mendapat 236.185 surduk atau 8,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).
Sementara Isran juga disebut-sebut bakal mendapat dukungan dari Gerindra, partainya presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalaulah nanti itu didapatkan dan Isran memilih jalur partai, maka Isran masih harus mencari tambahan kursi dari partai lain karena kursi Gerindra masih kurang satu.
Ada yang menyebut kursi Gerindra diperebutkan antara Isran dan Ketua DPD Gerindra Kaltim Andi Harun (AH), yang saat ini memangku jabatan Wali Kota Samarinda. Sebab, AH belakangan memberi isyarat kepingin juga maju ke Pilgub.
Tapi AH harus berhitung dengan cermat. Kalaupun dia lolos ke Pilgub Kaltim, dia akan berhadapan dengan lawan tangguh seperti Isran, Rudy dan Mahyudin. Kalau dia kalah, maka dia kehilangan segalanya. Karena itu banyak yang menyarankan, lebih baik dia tetap ke Pilwali Samarinda, yang sampai saat ini belum terdengar ada lawan beratnya.
Kalau AH maju, bisa jadi Harum yang diuntungkan. Sebab, pendukung IN, AH dan Mahyudin beririsan. Pertempuran keras terjadi di Samarinda dan Kutim. Demikian juga di Balikpapan dan daerah lainnya.
Mungkinkah Prabowo memilih keponakannya, Budisatrio Djiwandono? Bisa juga. Putra mantan gubernur Bank Indonesia (BI) Sudrajat Djiwandono ini adalah anggota DPR RI dari dapil Kaltim dengan posisi saat ini wakil ketua Komisi IV. Dia terpilih lagi dalam Pileg 2024. Tapi sejauh ini belum terdengar tanda-tanda ke arah sana.
Jika Isran dan Mahyudin menggunakan jalur partai, maka mereka harus menggaet minimal dua partai. Partai yang suaranya signifikan adalah Gerindra 10 kursi, PDIP 9 kursi dan PKB 6 kursi. Tapi kalau yang diambil PKB, mereka harus mencari tambahan 2 partai lagi, karena partai tersisa tidak ada yang meraih 5 kursi. PAN dan PKS sama-sama 4 kursi, Nasdem 3 kursi serta Demokrat dan PPP sama-sama 2 kursi.
Jika Gerindra mengarah ke Isran atau Andi Harun, maka Mahyudin harus merapat ke PDIP atau PKB dengan tambahan partai lainnya. Jadi dia harus berebut juga dengan Isran. Atau Mahyudin mengumpulkan beberapa partai, misalnya PAN, PKS tambah Nasdem jadi 11 kursi. Bisa juga kombinasi Demokrat, PPP, Nasdem dan PKS atau PAN. Juga 11 kursi.
ARAH PDIP
Banyak yang bertanya ke mana arah dukungan PDIP? Yang perlu dicatat, 9 kursi PDIP Kaltim dalam Pileg 2024 tidak cukup syarat. Masih harus koalisi dengan partai lain. Cukup menggandeng Demokrat atau PPP sudah 11 kursi.
- Sekretaris PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis (Nanda) tidak menampik isu kemungkinan diturunkannya nama-nama dari luar. “Karena pertimbangan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), bisa saja DPP menunjuk kader-kader terbaik berkelas nasional untuk Pilgub Kaltim,” ujarnya.
Seperti diketahui belakangan beredar tiga tokoh kuat PDIP untuk bertanding di Pilgub Kaltim. Ketiga orang itu adalah Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Djarot Saiful Hidayat (anggota DPR RI) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (mantan Komut Pertamina dan Gubernur DKI). “Semua berpotensi mendapat mandat dari Ibu Mega,” kata Nanda ketika saya hubungi.
Dengan disebutnya ketiga nama itu, seolah memberi isyarat bahwa Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin tidak terlalu pasti kembali ikut bertarung. Dia memang pernah mengatakan, lebih nyaman tetap duduk di DPR RI, kecuali mendapat tugas partai.
Dari ketiga nama tadi, rasanya yang agak sering ke Kaltim adalah Ahok. Dia kerap mengecek perkembangan proyek perluasan kilang Pertamina (RDMP) Balikpapan ketika masih menjadi komisaris utama. Dia sempat mengajak saya sarapan pagi di Hotel Four Point dekat Bandara SAMS Sepinggan. Bahkan Presiden Jokowi sempat menyebutnya sebagai salah satu calon kepala Otorita IKN waktu itu.
Ketika saya hubungi lewat WA kemarin, Ahok tidak mengisyaratkan kemungkinan dia diturunkan dalam Pilgub Kaltim. “Harusnya nggak ya, mungkin permintaan DPD-nya seperti juga NTT dan Sumut,” katanya menjelaskan.
Menurut Nanda, PDIP sudah membuka pendaftaran serentak untuk calon kepala daerah sejak 1 April sampai 15 Mei mendatang. “Tidak saja untuk kader internal, tetapi juga terbuka untuk tokoh dari luar,” jelasnya.
Ada yang bilang Pilgub Kaltim sudah seperti rasa Pilgub DKI. Maklum posisinya seperti satu mata uang dengan IKN. Jadi sangat bergengsi dan prospektif. Bisa jadi gubernur Kaltim 2024 adalah jembatan emas untuk menjadi presiden Indonesia 2029-2034. Seperti ketika Jokowi menjadi gubernur DKI tahun 2012, yang kemudian melangkah mulus menjadi presiden ke-7 tahun 2014. Siapa yang tidak mau? (*)
Catatan Rizal Effendi
