TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melakukan audiensi dengan Deputi VII Kementerian Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), terkait permohonan dukungan percepatan pembangunan infrastruktur di Bumi Batiwakkal.
Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika KemenkoPolhukam, Budi Eko Pratomo menyampaikan, pihaknya akan membantu percepatan pembangunan Based Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Berau untuk mengatasi wilayah yang masih blankspot. Di mana sesuai arahan Presiden Jokowi untuk menjamin seluruh daerah di Indonesia bebas blankspot.
“Kami datang untuk mengetahui mana saja wilayah yang masih blankspot dan dicari masalahnya di mana. Nanti akan dibawa ke pusat. Kalau memang perlu kebijakan di tingkat pusat kita akan dikoordinasikan ke Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait,” jelasnya, Rabu (9/8/2023).
Dijelaskannya, ada beberapa BTS yang sudah direncanakan tapi belum terbangun di Berau. Serta ada BTS yang sudah dibangun tapi bandwidthnya kurang besar. Diakuinya memang ada usulan tambahan dari Berau untuk wilayah lain. Itu akan dikoordinasikan dulu dengan Kemenkominfo dan operator penyedia jaringan.
“Tadi juga sudah disebutkan operator katanya sudah direncanakan di regional tapi masih membutuhkan dorongan pusat. Kelanjutannya kita akan rapat lagi di pusat bagaimana mencarikan solusi untuk Berau. Mengingat Berau ini daerah penyangga IKN,” terangnya.
Menurutnya, permasalahan pembangunan BTS ada di daerah yang masih perlu banyak koordinasi dan sinergitas. Sebab terkait daya listrik sendiri ternyata sudah ada upaya dari PLN untuk penambahan daya.
“Kalau listrik sudah sampai ke daerah yang belum teraliri, nanti untuk dukungan infrastruktur telekomunikasi tentu akan kami bantu,” tegasnya.
Diungkapkannya, Presiden Jokowi sendiri menegaskan jika terjadi masalah, pembangunan BTS tetap dilanjutkan. Yang bisa dibangun tetap akan dilanjutkan. Paling tidak, pada 2024 mendayang ketika IKN sudah pindah ke Kaltim, Berau sudah tidak ada wilayah blankspot.
Sementara, Asisten III Setkab Berau, Maulidiyah menyampaikan, kedatangan mereka tentunya memberikan warna ke Berau. Apalagi semua stakeholder terkait bisa hadir. Mulai dari Kementerian ESDM, Kemendagri, PLN dan operator penyedia jaringan.
Pihaknya menegaskan agar pembangunan BTS untuk pengentasan blankspot di Kabupaten Berau dioptimalkan.
“Kami minta Asisten Deputi agar bisa memperjuangkan pembangunan BTS dapat terbangun semua di Berau,” ucapnya.
Adapun prioritas pihaknya yakni di daerah pesisir dan pedalaman. Meliputi Kecamatan Maratua, Pulau Derawan, Batu Putih, Biatan, Bidukbiduk, Talisayan, Sambaliung, Gunung Tabur, Kelay dan Segah. Dengan 30 usulan BTS dan 2 Fiber Optic (FO). Beberapa bahkan sudah masuk SK Kemenkominfo namun belum dapat terlaksana. Itu yang diminta untuk dioptimalkan.
“Mudah-mudahan dengan kedatangan mereka memberikan angin segar untuk Berau. Terlebih sebagai daerah penyangga pariwisata IKN diperlukan telekomunikasi dan listrik yang baik,” paparnya. (mnz)
