SAMARINDA – Bank Indonesia meluncurkan program Sehat Inovatif dan Aman Pakai (SIAP) Qris. Program dalam rangka menyosialisasikan transaksi cashless (tanpa uang tunai) tersebut menjamah Pasar Lok Bahu, Pasar Palaran, dan Big Mall Samarinda.
Destry Damayanti Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menjelaskan, program digitalisasi sistem pembayaran ini berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Bank Indonesia mencoba melebarkan segmentasi penggunaan Qris tak hanya ke merchant, e-commerce dan retail besar namun juga menjamah pasar tradisional.
Sejak tahun 2020 hingga 2021 tranksaksi non tunai di Indonesia tumbuh 49 persen dari USD 47 miliar menjadi USD 70 miliar. Angka ini diprediksi akan terus meningkat menjadi dua kali lipat pada tahun 2025 sebesar USD 145 miliar. Kaltim, sebut Destry,
menjadi provinsi yang masuk 10 besar nilai transaksi digital di Indonesia.
Samarinda sendiri menjadi kota dengan nilai transaksi digital terbesar di Kaltim. Untuk itu Bank Indonesia, ungkapnya, akan menaikan limit transaksi Qris dari awalnya hanya Rp 2 juta per hari menjadi Rp 30 juta di setiap segmen baik kecil maupun besar.
“Ini menggambarkan peradaban masa depan. Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus siap menghadapi digitalisasi. SIAP Qris akan menjadi program andalan kami, dan kami akan terus berinovasi,” ucapnya, Senin (9/5/2022).
Sementara Walikota Samarinda Andi Harun mengatakan, Pasar Merdeka Samarinda telah lebih dulu menerapkan sistem transaksi digital. Nantinya, program SIAP Qris juga akan masuk ke seluruh pasar tradisional di Kota Tepian. Bahkan, ucapnya, Pemkot Samarinda juga telah mengaplikasikan Qris dalam sistem pembayaran parkir.
“Transformasi ke sistem pembayaran digital harus dilakukan kalau kita ingin maju ke peradaban yang modern. Transparansi jejak keuangan kita terjamin, di sektor pendapatan bisa menghindari kebocoran, dan tentunya aman,” ucapnya.
Ia menambahkan bila berjalan dengan baik, sistem pembayaran digital non-tunai akan mampu mendukung inklusi keuangan di Samarinda. Untuk itu, ia meminta dukungan dalam implementasi kebijakan nasional atas digitalisasi pembayaran non-tunai. (eky)
