JAKARTA – Dengan maraknya kasus pemberian menu makanan pada Program Makanan Tambahan (PMT) tidak layak di beberapa daerah, membuat geram berbagai pihak. Padahal, menu makanan PMT semestinya terdiri dari sejumlah jenis makanan yang mengandung gizi seimbang.
Adanya kasus ini, Ketua TP PKK Provinsi Kaltim , dr. Yulia Zubir Akmal menerangkan bahwa TP PKK akan siap untuk ikut melakukan pengawasan di lapangan. Dalam hal ini, tentunya akan melibatkan berbagai dinas terkait dan juga TP PKK kabupaten/kot di Kaltim.
“Kita siap untuk mengawasi. Hanya saja, pengawasan kan tidak bisa juga hanya di provinsi, ada jenjangnya. Ada di kabupaten/kota hingga ke desa. Semua harus bergerak.
Kalau dari provinsi tentunya kita memang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Kita bersama-sama memantau,” ungkap dr. Yulia kepada MediaKaltim.com di Hotel Borobudur, Jakarta , Senin (20/11/2023).
Namun di sisi lain, istri Pj Gubernur Kaltim ini juga menilai bahwa adanya kasus ini menjadi “buah simalakama” bagi pemerintah. Pasalnya, banyak laporan yang diterima dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa banyak daerah yang takut untuk menggunakan anggaran program tersebut. Karena, takut menu yang diberikan bakal dianggap tidak layak.
“Ada isu yang berkembang saat ini memang sempat dikabarkan banyak pihak di daerah takut untuk membelanjakan dana ini.
Kami pun khawatir juga program ini tidak terealisasi yang akhirnya akan merugikan masyarakat kita juga,” tuturnya.
Karenanya, harus ada sinergi untuk pemantauan di lapangan terkait realisasi program PMT tersebut. “Harusnya memang kita memantau bersama-sama bagaimana program pemerintah ini berjalan dengan baik, kualitasnya juga bagus,” ujarnya.
dr. Yulia yang juga selaku Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Provinsi Kaltim menuturkan, semua pihak harus ikut bergerak guna menyukseskan program PMT ini. Bersamaan dengan instansi, dinas, badan hingga masyarakat juga diimbau dapat ikut terlibat.
“Jangan sampai tujuan baik pemerintah ini terhambat hanya karena ketakutan penggunaan anggaran yang diberikan. Karena informasi yang kami terima itu realisasinya rendah. Jadi harus sebaiknya harus dipantau,” imbuhnya.
Selanjutnya, dr. Yulia turut membeberkan bahwa ada beberapa pos anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke daerah terkait percepatan penanganan stunting.
Selain Kemenkes yang sudah mengalokasikan anggaran ke Puskesmas untuk pemberian makanan tambahan pada anak balita, ada pula alokasi anggaran dari BKKBN melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat).
Kemudian, ada pula pemberian telur untuk stunting, serta program ketahanan pangan juga ada untuk peningkatan gizi balita.
“Jadi sebenarnya banyak bantuan pemerintah yang bisa kita manfaatkan dengan baik untuk penanganan stunting,” pungkasnya.
Pewarta : Nicha Ratnasari
