SAMARINDA – Jajaran Komisi III DPRD Berau mengunjungi KONI Kaltim dengan tujuan meminta penanganan atas polemik penolakan dari 43 cabor terhadap kepemimpinan La Ode Ilyas sebagai nakhoda KONI Berau.
Diketahui, buntut dari polemik tersebut menyebabkan belum cairnya anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk atlet dan cabor.
Awal mula keributan terjadi saat masing-masing pendukung calon melakukan interupsi yang sangat alot dalam Musorkab beberapa waktu lalu. Bahkan, peserta dari salah satu calon tidak memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk berpendapat. Walhasil, kericuhan tak terhindarkan.
Setelah Musorkab berakhir, sebanyak 43 cabang olahraga (cabor) perubahan menolak tegas rekonsiliasi dengan Ketua KONI Berau, La Ode Ilyas hasil Musorkab beberapa bulan lalu.
Sebagai tindaklanjut dari polemik yang terjadi, Jajaran Komisi III DPRD Berau memutuskan untuk ke KONI Kaltim guna berdiskusi dengan para pengurus.
Diskusi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau Abdul Waris, Anggota Komisi III DPRD Berau Sakirman, Ketua Komisi II DPRD Berau Andi Amir Hamsyah, Sekretaris Umum KONI Kaltim Akhmad Albert, Ketua Harian KONI Kaltim Husinsyah, beserta perwakilan lainnya.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman mengatakan, pihaknya telah mendapatkan pencerahan dari KONI Kaltim, untuk menyelesaikan permasalahan Musorkab KONI Berau.
“Kami akan mengundang KONI Kaltim, untuk turun ke daerah. Nantinya akan ada konsiliasi antar KONI Berau, Dispora, Bupati, hingga perwakilan 43 cabor perubahan,” kata Sakirman, belum lama ini.
Dia menilai, permasalahan tersebut sangat berdampak bagi pengurus cabor dan atlet. Bahkan, beberapa atlet sudah mengucurkan dana pribadi untuk persiapan Pra PON mendatang, lantaran dana pemerintah daerah yang tak kunjung dicairkan.
“Pemkab Berau sudah mensupport secara penuh. Terkait anggarannya, Rp 1 Miliar untuk biaya operasional KONI, dan Rp 3 Miliar untuk pembiayaan cabor dan atlet. Maka dari itu, kami meminta arahan, agar dana tersebut segera dialokasikan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris menambahkan, Pemkab Berau memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk memajukan olahraga di daerahnya.
“Bahkan di tengah covid, Berau sangat komitmen dengan anggaran olahraganya. KONI daerah lain memotong hingga 50 – 70 persen. Sedangkan kami hanya memotong Rp 1 Miliar saja dari total anggaran Rp 4 Miliar,” ucap Abdul.
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau hingga kini belum berani mengalokasikan anggaran ke KONI dan pengurus cabor. Hal itu karena anggapan hasil Musorkab KONI Berau, belum dinyatakan sah.
“Ada sebagain besar masyarakat dan unsur pemerintah menyatakan hasil Musorkab belum sah. Padahal sudah pelantikan dan keluar Surat Keputusan (SK) nya,” ujar Abdul.
Oleh sebab itu, pihak DPRD Berau meminta ketegasan dan pembinaan dari KONI Kaltim, untuk menengahi konflik permasalahan internal yang terjadi pada KONI Berau.
SK Telah Keluar, KONI Kaltim Nyatakan La Ode Ilyas Secara Sah
Menjawab anggapan hasil Musorkab KONI Berau yang tidak sah, KONI Kaltim akhirnya memberikan pernyataan secara tegas dalam diskusi bersama DPRD Berau di kantor resminya, Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda.
“Ketua KONI Berau La Ode Ilyas itu sah, karena telah dilantik. KONI Kaltim juga mengeluarkan SK, yang berjalan sesuai dengan AD ART,” tutur Ketua Harian KONI Kaltim, Husinsyah.
Husinsyah menambahkan, saat acara Musorkab berlangsung, Bupati Berau telah memberikan dua pesan khusus kepada La Ode Ilyas, selaku Ketua KONI Berau.
Pertama, pengurus KONI tidak boleh memegang cabor lebih dari satu. Kedua, La Ode Ilyas diberi waktu tiga bulan, untuk melakukan konsolidasi dan merangkul seluruh cabor hingga 20 Agustus 2023.
“Kami masih menunggu, apakah La Ode bisa merangkul para cabor atau tidak, sampai batas waktu yang ditentukan,” pungkasnya.
Kendati demikian, Sekretaris Umum KONI Kaltim Akhmad Albert memberikan usulan kepada Dispora Berau, untuk mengambil satu kebijakan dalam pengalokasian anggaran kepada para cabor dan atlet.
“Saya kira, Dispora bisa mengambil langkah dalam hal ini. Buat apa anggaran itu diendapkan dan ditahan. Kalau memang anggaran untuk pembinaan, bisa saja Dispora langsung menganggarkan kepada cabor dan atlet,” imbuhnya.
Terkait ajakan turun ke daerah dari DPRD Berau, KONI Kaltim siap untuk melakukan konsolidasi terhadap pihak-pihak terkait. Albert akan menunggu undangan resmi dari DPRD Berau, sebagai tindak lanjut permasalahan Musorkab Berau.
Sebagai informasi, 43 cabor perubahan telah resmi menandatangani penolakan hasil Musorkab KONI Berau.
“Kalau sampai 2/3 dari 64 cabor yang kita miliki, menyatakan Mosi Tidak Percaya, KONI Kaltim akan menyelamatkan KONI Berau untuk perbaikan,” tutup Albert. (dez)
