spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ini Kegelisahan Hamdam Saat  PPU Jadi Lokasi IKN

PENAJAM – Meski Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di wilayahnya, Plt Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa masih memiliki kekhawatiran daerahnya akan terabaikan. Oleh karenanya, kegelisahan itu kerap disampaikan dalam forum-forum nasional.

Seperti dalam focus group discussion (FGD) Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (Forkomsam) yang  dipimpin langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy belum lama ini. Saat acara tersebut, Hamdam  mengharapkan perhatian pusat tidak hanya tertuju pada Kecamatan Sepaku.

“Nah ini yang sering dilupakan ketika semua orang sibuk memikirkan IKN. Sehingga saya khawatir dengan tiga kecamatan lainnya di PPU jika tidak ada yang memikirkan ke depan,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah, Hamdam tentu harus bergerak cepat dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Namun sebelum terjadi, tentu ia juga tengah menyiapkan dan melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan lobi-lobi pada pemerintah pusat.

“Karena ditakutkan akan terjadi disparitas, dan ini berbahaya sekali. Karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang mungkin tidak dapat kita prediksi bagaimana tingkat kecemburuannya, jika IKN itu telah terbangun di Kecamatan Sepaku,” sebut Hamdam.

Lebih lanjut, ia juga menyadari benar selama ini persepsi masyarakat secara umum soal IKN indentik dengan PPU. Karena memang sebagian besar Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN berwilayah di PPU daripada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Maka hal ini pulalah yang menjadi alasan kuat dukungan pembangunan pusat pemerintahan negara baru itu dilakukan. Mulai dari proses persiapan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan Presiden Joko Widodo. “Karena itu kewajiban kami semua di PPU,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Pemkab PPU juga telah menyerahkan permohonan bantuan dana insentif khusus (DIK) untuk pembangunan daya dukung IKN sekira Rp 1 triliun. Terbagi dalam berbagai sektor pembangunan daerah.

“InsyaAllah bisa memberikan dukungan terhadap PPU. Kalau IKN itu sudah banyak yang memikirkan, tetapi yang perlu menjadi perhatian juga adalah Kabupaten PPU sebagai daerah induk bagi pembangunan IKN nantinya,” tutupnya. (sbk)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img