SAMARINDA – Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik rapat bersama Kementerian Dalam Negeri RI melalui daring terkait dengan inflasi Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyebut terdapat kenaikan inflasi akibat kenaikan harga di beberapa bahan pokok penting. Rapat ini dilaksanakan di Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada pada Rabu (3/1/2024)
Akmal Malik mengatakan terdapat kenaikan inflasi yang cukup signifikan. Namun tidak begitu besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga semakin meningkat. Yakni, di sekitar angka lima persen. Menurutnya, hal ini cukup wajar.
Ia jelaskan terdapat kenaikan harga di dua komoditi terbesar yaitu jasa dan barang. Di antaranya, beras dan transportasi udara. Pihaknya telah mengkonfirmasi ke Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalimantan Timur terkait dengan kenaikan harga beras ini. Ia menduga kenaikan ini disebabkan oleh distribusi yang terhambat sehingga perlu melihat kembali hambatan tersebut.
“Ini kan perihal supply and demand saja, karena stok masih sangat aman,” terangnya.
Selain itu, Akmal juga menjelaskan selain beras, cabai dan rokok juga mempengaruhi kenaikan inflasi walaupun kecil presentasenya sebesar 0,29 persen.
Namun pihaknya akan menaruh perhatian besar ke distribusi beras dan angkutan darat. Hal ini juga berpengaruh besar dengan tingginya pergerakan di Kalimantan Timur dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pihaknya meminta Bulog untuk dapat menangani kelancaran distribusi beras hingga ke pelosok dikarenakan merupakan otorisasinya.
Terkait stok, pihaknya telah melakukan tinjauan ke lapangan dan gudang. Hasilnya akan cukup hingga Februari 2024 mendatang. Untuk jangka panjang pihaknya telah menentukan beberapa titik yang menjadi sentra ketahanan pangan Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser. Secara rinci, Kabupaten Paser memiliki cadangan pangan sebesar 21.000 ton beras dan di Kabupaten PPU terdapat 8000 ton beras.
“Tidak defisit, ini persoalan distribusi, kita sudah cek semua cukup hingga Februari 2024,” tegasnya.
Ia jelaskan Badai El-Nino yang menimpa Kalimantan Timur mengakibatkan kekeringan yang cukup siginifikan di beberapa titik ketahanan pangan. Seperti di Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU yang perairannya tidak berjalan dan tidak dapat mengaliri air dari Muara Telake. Sehingga membangun infrastruktur pendukung ketahanan pangan, seperti bendungan penampung air sebagai cadangan air untuk pertanian.
Namun, Akmal jelaskan pembangunan bendungan ini memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan keperluan biaya yang besar. Selain itu hal ini membutuhkan perencanaan pertanian yang tepat untuk mempercepat masa tanam.
“Kita akan koordinasikan dengan Pemerintah dengan segera, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita nggak cukup,” pungkasnya.
Pewarta: Nelly Agustina
Editor: Nicha R
