Selasa, Juni 22, 2021
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Dapat Izin Mendagri, Nasrullah: Pelantikan Dua Pejabat Pemkot Tak Ada Unsur Pelanggaran

BONTANG – Ketua Bawaslu Kota Bontang Nasrullah menyatakan, tidak ada unsur pelanggaran pada pelantikan jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Bontang, Senin (29/6/2020). Dua pejabat yang dilantik yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang Sudi Priyanto yang sebelumnya menjabat Camat Bontang Utara dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang Febriaryanti, yang sebelumnya menjabat sekretaris.

BACA JUGA: Lantik Kepala BKPSDM dan DPK, Walikota Tekankan Komitmen Pakta Integritas.

“Kami sudah mendapat informasi pelantikan ini sejak kemarin (28/6/2020, Red.). Kami juga sudah melakukan penelusuran. Ternyata memang sudah ada persetujuan dari Mendagri untuk dua pejabat yang dilantik Walikota Bontang hari ini (29/6/2020, Red),” tutur Nasrullah saat menjawab pertanyaan wartawan seputar pelantikan jabatan tinggi pratama di Pemkot Bontang.

Salinan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821 tertanggal 10 Juni 2020 tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan tersebut diperoleh Bawaslu Bontang saat melakukan penelusuran dengan mempertanyakan langsung kepada Walikota Bontang Neni Moerniaeni.

Bawaslu juga telah menerima surat pemberitahuan dari Sekretariat Daerah Pemkot Bontang Nomor 800/885/BPKSDM.02 tentang pemberitahuan pelantikan dua pejabat Pemkot Bontang yang menjelaskan adanya surat persetujuan dari Mendagri. “Surat pemberitahun itu baru kami terima pagi ini (29/6/2020, Red.). Jadi memang tidak ada yang dilanggar pada pelantikan ini. Dua pejabat ini untuk mengisi kekosongan jabatan dan sebelumnya mereka sudah mengikuti proses assessment,” tutur Nasrullah.

Seperti diketahui, kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi penggantian pejabat daerah dalam masa Pilkada 2020 sebelum mendapatkan persetujuan tertulis Mendagri. Itupun hanya untuk mengisi jabatan yang kosong. Bila tidak, maka akan ada sanksi menanti.

BACA JUGA :  Hadir Cafe Reval Java dan Kopi Modal Bapak di Pujasera BSD Bontang

Hal ini sudah diatur dalam ketentuan Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 maupun Surat Edaran Mendagri Nomor 273/487/SJ, tertanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang telah dikeluarkan Mendagri. (gs)

BACA JUGA :  Dampingi Vaksinasi Covid-19 di Kopkar PKT, Sertu Maliki Tekankan Prokes
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Kasus Covid-19 Kembali Melonjak, Pembelajaran Tatap Muka Terancam Ditunda

BONTANG – Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun ajaran baru, terancam ditunda. Sebabnya, tren kasus Covid-19 di Kota Taman kembali meningkat hingga masuk...

SMA/SMK Swasta Minim Siswa, Soroti Sekolah Negeri Ambil Kuota Maksimal

BONTANG – Sejumlah kepala SMA dan SMK swasta di Bontang mengeluhkan minimnya siswa yang mendaftar ke sekolah mereka. Kondisi ini tidak terjadi pada tahun...

Demi Kepentingan Pileg dan Pilpres 2024, Alasan Ketua Golkar Kaltim Soal PAW Ketua DPRD...

SAMARINDA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya buka suara terkait beredarnya surat dari DPP Partai Golkar Nomor:...

Temui MPR RI, SMSI Desak Polisi Ungkap Pembunuhan Wartawan, Komnas HAM Perlu Bentuk Tim...

JAKARTA - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, Minggu (20/6), menemui Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani untuk memohon...

Biaya Tes Urine Naik Hampir 100 Persen, Rp 290 Ribu untuk Urus Surat Keterangan...

SAMARINDA - Masyarakat harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam bila ingin mendapatkan surat keterangan bebas narkoba berlabel Badan Narkotika Nasional. Pasalnya, pemerintah menaikkan hampir...