PENAJAM – Sosialisasi Program Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim, berakhir di Penajam Paser Utara (PPU). Sebelumnya, putaran pertama dilaksanakan di Balikpapan secara daring dan luring pada September. Dilanjutkan putaran kedua di Bontang pada Oktober lalu.
Sosialisasi dibuka Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, di Kantor Bupati PPU. Nina mengatakan, Program Pelatihan PBJ disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan berdasarkan standar kompetensi PBJ.
Mewakili Bupati, Sekda PPU Mulyadi menyoroti perlunya proteksi penyedia barang/jasa lokal. Namun oleh narasumber dari LKPP kita tidak boleh melakukan diskriminatif. Semua proses PBJ dilakukan secara terbuka dan akuntabel, untuk menghindari kemungkinan adanya penyimpangan.
Sosialisasi menurut Kabid Pengembangan Komptensi Apriyana Rachmawaty, diikuti jajaran BPSDM PPU dan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten PPU, serta UKPBJ Kabupaten Paser secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Lebih lanjut, Yana, sapaan akrab Apriyana menjelaskan, sosialisasi dimaksudkan agar peserta dapat mengetahui program-program pelatihan PBJ, Uji Sertifikasi dan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh LKPP melalui peran LPPBJ (Lembaga Pelatihan Pengadaan Baranm Jasa), dalam hal ini BPSDM Kaltim.
Sosialisasi menghadirkan dua narasumber yang kompeten, yaitu Tatang dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pusdiklat PBJ LKPP) dan Mohammad Firdaus dari Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP.
Menurut Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM, selaku moderator, awalnya minat untuk menjadi pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (PPBJ) sangat minim. Namun seiring dengan gencarnya sosialisasi dari BPSDM, minat tersebut semakin meningkat. Terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait Jabatan Fungsional PPBJ. (rls)
