BONTANG – Pemerintah saat ini telah membuat terobosan untuk mengefisienkan biaya logistik dengan menata kembali sektor logistik, salah satunya melalui pembangunan National Logistics Ecosystem (NLE). Penataan NLE diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional serta didukung dengan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Untuk menindaklanjuti dan meningkatkan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, Bea Cukai Bontang berkolaborasi dengan instansi teknis terkait melakukan koordinasi untuk rencana penerapan NLE di Kota Bontang.
Dalam Rapat Koordinasi Rencana Implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) di Pelabuhan Kota Bontang yang diselenggarakan di Aula Beras Basah Bea Cukai Bontang (05/02), Kepala Kantor Bea Cukai Bontang Tri Haryono Suhud menyampaikan bahwa kehadiran NLE diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional. NLE merupakan sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse/pabrik) dengan memfasilitasi kolaborasi Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik.
“Hingga saat ini, NLE telah diterapkan pada 14 pelabuhan dan ke depan akan diperluas ke 34 pelabuhan serta 12 bandara, dan tambahan di 2024 ini ada 6 pelabuhan termasuk di Kota Bontang. Sementara tercatat lebih dari 15 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 50 platform logistik yang telah berhasil diintegrasikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) ke dalam platform NLE di bawah pengelolaan LNSW Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam awal sambutan.
Turut hadir dalam rakor, Dimyati selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang, Tasrif selaku Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur, Solihin selaku Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda, Tengku Yudi selaku Kepala Unit Kerja Kantor Imigrasi Bontang, dan Syarifuddin selaku GM PT. Pelabuhan Indonesia Bontang, beserta jajaran.
“Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam otoritas pelabuhan, Kantor KSOP Kelas II Bontang siap berkolaborasi memperlancar arus logistik pelabuhan dan memperkuat perekonomian Kota Bontang,” ujar Dimyati, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang dalam sambutannya.
Rencana penerapan NLE di Kota Bontang sendiri saat ini adalah pada layanan Single Submission (SSm) Pengangkut, dan SSm Joint Inspection Quarantine-Customs (QC) Ekspor.
“Kami siap berkolaborasi dalam penerapan NLE di Kota Bontang. Skema joint inspection Karantina-Bea Cukai di Kaltim saat ini sudah diterapkan dengan baik di Balikpapan dan Samarinda. Kami siap dan yakin penerapan di Bontang akan berjalan baik dan lancar,” ungkap Tasrif, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur. Hal senada pun disampaikan oleh Solihin, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda dan Tengku Yudi, Kepala Unit Kerja Kantor Imigrasi Bontang.
Dalam rapat, dipaparkan dan dibahas langkah-langkah tindak lanjut untuk penerapan NLE dan ditutup dengan penadatanganan bersama wall of support oleh seluruh pimpinan instansi untuk penerapan NLE di Pelabuhan Kota Bontang.
“Dengan komitmen bersama dan melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang solid dan kuat ini, saya yakin penerapan implementasi NLE di Kota Bontang akan berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, kita akan bergerak bersama untuk melakukan bimbingan teknis kepada industri dan perusahaan yang terkait dengan layanan NLE. Kita juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kota, Forkopimda, dan instansi terkait lainnya untuk kelancaran, kesinambungan, dan peningkatan penerapan NLE ini,” tutup Kepala Kantor Bea Cukai Bontang dalam rakor. (adv)
