SAMARINDA – Mendukung pelaksanaan program penurunan emisi Gas Rumah Kaca dengan skema Forest Carbon Parthership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) di Kaltim. Maka, perwakilan World Bank di Indonesia dipimpin Environmental Specialist Efrian Muharrom bersama Lembaga Konsultan Tim Baastel ditunjuk untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program FCPF-CF di Provinsi Kaltim.
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Lingkungan Stepi Hakim mendampingi perwakilan World Bank di Indonesia yang dipimpin Environmental Specialist Efrian Muharrom bersama Lembaga Konsultan Tim Baastel Mr Tom.
“Pihak World Bank ingin mengetahui langsung peran serta lembaga pendukung Pemprov Kaltim yang terlibat dalam program penurunan emisi gas rumah kaca dengan skema FCPF-CF di Kaltim. Makanya, dievaluasi mulai awal pembentukan hingga pelaksanaan dan mendapatkan kompensasi saat ini. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya,” ucap Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Lingkungan Stepi Hakim di sela-sela Evaluasi Program FCPF-CF di Provinsi Kaltim, di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Jumat 21 Juli 2023.
Untuk itu, Pemprov Kaltim mengundang sejumlah lembaga pendukung pelaksanaan program FCPF-CF di Kaltim, mulai Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, GGGI, GIZ Kalimantan Timur Project, Kalfor Project In East Kalimantan, WWF, YKAN, BIOMA, Yayasan Bumi, Universitas Mulawarman, APHI Kaltim dan GAPKI Kaltim.
Karena diketahui, pelaksanaan program FCPF-CF ini manfaatnya besar untuk keberlangsungan alam di Kaltim, terutama yang dikelola oleh seluruh desa. Tercatat kurang lebih 441 desa yang akan mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“Kita bersyukur semua yang terlibat bisa memberikan informasi pelaksanaan program dimaksud. Karena, langsung di evaluasi oleh tim yang ditunjuk World Bank di Washington DC, yakni Tim Baastel. Semua berjalan lancar dan jelas,” ucapnya.
Environmental Specialist Efrian Muharrom menjelaskan, tujuan evaluasi ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan FCPF-CF di Kaltim. Dengan harapan mendapatkan dukungan lebih dari World Bank. Sehingga ke depan dapat dilakukan mekanisme pelaksanaan yang baru dari program FCPF-CF.
“Jadi, melalui evaluasi ini Tim Baastel menginterview seluruh lembaga terlibat dalam pelaksanaan program FCPF-CF. Mulai dari Kaltim terpilih hingga mendapatkan kompensasi dari World Bank. Mereka yang diinterview bukan hanya dari Provinsi Kaltim saja tetap dari Pemerintah Pusat juga demikian,” jelasnya.
Salah satu perwakilan lembaga yang dievaluasi, Ketua Harian DDPI Kaltim Prof Dr Daddy Ruhiyat menjelaskan, apa yang ditanyakan oleh Tim Baastel telah disampaikan DDPI Kaltim. Mulai Provinsi Kaltim menyiapkan menjadi penyumbang penurunan emisi gas rumah kaca di dunia hingga akhirnya Pemprov Kaltim mewakili Indonesia menerima kompensasi dari World Bank.
“Di lembaga ini kami sudah jelaskan ada terlibat pihak OPD terkait, kampus- kampus. Artinya, DDPI berpihak kepada pemerintah dalam mendukung pengelolaan ramah lingkungan di Kaltim. Terutama melakukan komunikasi, koordinasi hingga sosialisasi mulai awal perunjukkan Kaltim sebagai penerima konvensasi hingga pasca penerimaan maupun penyaluran kepada pihak-pihak yang terlibat,” jelasnya.
Sebab, hingga Provinsi Kaltim menerima kompensasi itu, DDPI telah melakukan persiapan sudah lima tahun sebelumnya sejak 2016-2020. Setelah 2020, maka pelaksanaan koordinasi dan komunikasi DDPI Kaltim bersama-sama Pemprov terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak untuk menyukseskan program FCPF-CF di Indonesia.
World Bank melakukan evaluasi di Indonesia, selain evaluasi FCPF juga evaluasi BioCf yang dilaksanakan Provinsi Jambi. Hanya saja, untuk FCPF ada 52 negara yang menerima dukungan dari World Bank, dipilih 9 untuk dilakukan evaluasi termasuk Indonesia khususnya Kaltim.
Setelah dilakukan evaluasi di Kantor Gubernur, Tim Baastel dan OPD terkait Pemprov Kaltim bersama lembaga pendukung FCPF-CF di Benua Etam akan melakukan kunjungan ke KPH Belayan, ke Desa Muara Siran Kutai Kartanegara. (adv/diskominfokaltim)
