SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan APBD tahun 2023, Kamis (18/8/2022). Disampaikan bahwa APBD Murni 2023 diproyeksi Rp 15,1 triliun.
Pj Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi menjelaskan, ada penambahan sektor pendapatan dari dana transfer pusat dan pajak daerah sebesar Rp 2,6 triliun, sehingga APBD Kaltim tahun 2023 bertambah menjadi Rp 15,1 triliun.
Sementara untuk APBD Perubahan tahun 2022, diperkirakan naik menjadi Rp 14,6 triliun setelah awalnya disahkan Rp 11,5 triliun. “Perubahan ada (penambahan) Rp 3,1 triliun, jadi APBD Perubahan Rp 14,6 triliun,” jelas Riza usai rapat bersama dengan DPRD Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, menjelaskan penambahan pendapatan dari dana bagi hasil dan pajak daerah harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur dan penambahan anggaran untuk sektor pendidikan.
“Karena ada peningkatan besar jadi Rp 15,1 triliun untuk murni (APBD 2023), kita minta perbaikan infrastruktur jalan hingga ke utara. Kita minta juga mandatori untuk pendidikan sebesar 20 persen dipenuhi,” jelas politisi Gerindra tersebut.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kaltim lainnya, Sigit Wibowo Sigit Wibowo, menjelaskan Banggar dan TAPD akan mengejar target pengesahan APBD Perubahan 2022 dan APBD Murni tahun 2023 tepat waktu.
“Besok (Jumat) akan kita lakukan pengesahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD perubahan 2022. Perubahan itu September akhir disahkan, kalau murni dibatasi sampai November 2022, lebih cepat lebih bagus,” pungkasnya. (eky)
