BONTANG – Komisi I DPRD Bontang akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan pimpinan PT Hartis Tata Tahta (HTT). Ini disebabkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (26/10/2020) lalu, pertemuan tersebut tidak menemui titik terang lantaran perwakilan yang diundang tidak bisa mengambil keputusan.
Diketahui, sejumlah karyawan saat ini “digantung” statusnya oleh PT HTT. Albar, salah satu perwakilan eks karyawan mengatakan, mereka hanya diminta istirahat oleh perusahaan sejak beberapa bulan lalu. Namun hingga kini belum dipanggil kembali. Jika memang dia dan rekan-rekan lainnya diberhentikan, maka mereka menuntut adanya pesangon. Namun hal itu juga tidak ada.
Permasalahan lain, sejak awal mereka juga tidak diberikan kontrak kerja, lalu gaji tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMP), tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), adanya pemotongan uang makan, hingga tidak adanya jaminan kesehatan BPJS. “PT HTT ini tidak memiliki ittikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka menganggap kami ini orang kecil, jadi kelakuannya semena-mena,” bebernya.
Bahkan dirinya menyebut, permasalahan ini sengaja dibiarkan berlarut-larut oleh PT HTT. Padalah sudah dilakukan mediasi beberapa kali baik oleh Disnaker maupun DPRD. Ical dan Guntur, staf yang diutus PT HTT saat RDP dengan Komisi I menyebut, mereka tidak mengetahui secara pasti permasalahan ini. Mereka hanya bisa menyampaikan hasil RDP ini ke atasannya, tanpa bisa mengambil keputusan.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris akan menjadwalkan ulang pertemuan sebab perwakilan PT HTT yang dihadirkan tidak bisa memberikan keputusan. Dalam rapat berikutnya, dia meminta seluruh pihak terkait mulai dari pimpinan PT HTT, serikat pekerja, Disnaker, dan pengawas ketenagakerjaan akan dihadirkan. “Kami minta ke depan yang hadir adalah yang bisa mengambil keputusan,” jelasnya. (bms/adv)
