SAMARINDA— Menjelang Iduladha masyarakat Samarinda justru menghadapi kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg atau gas melon. Antrean panjangpun tak dapat dihindari.
Terbaru, masyarakat Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, antre panjang yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Bahkan, sebelumnya warga Jalan Kebaktian mengantre panjang di SPBU untuk mendapatkan gas melon dengan harga Rp.18.000 dengan syarat membawa foto copy KTP.
“Capek ngantre sampai hujan-hujanan, sudah sejam ngantre, pas sudah dekat, habis LPG-nya. Kecewa dan sakit hati,” ucap Rivai setelah ikut mengantre di SPBU Jalan Kebaktian.
Namun, Isran Noor, mantan Gubernur Kalimantan Timur justru viral melalui video dirinya membagikan gas melon ke masyarakat yang ada di sekitar kediamannya. Tepatnya di Jalan Adipura, Sungai Kunjang, yang disambut gembira para warga.
Adanya aksi Isran bagi-bagi gas melon ini turut menuai kritik dari pengamat ekonomi. Karena menurutnya, hal itu dinilai tidak perlu dilakukan.
“Kan aneh, di publik langka tapi ada pejabat publik kita yang tiba-tiba borong, punya stoknya. Jadi alat politik. Beda tipis dengan bansos beras 10 kg. Perilaku pejabat publik kita mirip pejabat publik kita pusat,” kata Purwadi, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman saat diwawancarai pada Rabu (5/6/2024).
Para warga juga mengeluhkan harga yang tak wajar dari kelangkaan gas melon tersebut. Sebab, harganya bisa dua kali lipat dari Harga Eceren Tertinggi (HET) di harga Rp.27.000 – Rp.50.000 pertabung.
Menurut Purwadi kelangkaan bisa terjadi akibat kesalahan berulang yang dilakukan oleh pihak terkait, utamanya Pertamina.
Ia menekankan bahwa Pertamina harus memiliki sistem yang terintegrasi dan berbasis nama dan alamat masyarakat. Dengan begitu distribusi gas dapat dilacak pergerakannya juga meminimalisir penimbunan dalam distribusi gas melon.
Tidak berhenti di situ, Purwadi juga menyarankan antara Pertamina dan Pemerintah Daerah bekerja sama untuk membangun sistem digital yang terintegrasi. Harapannya dapat memberikan pengawasan ketat antara pembelian hingga penyaluran gas melon.
“Harus dipantau pengecer atau distributor itu, mana yang bermain maka sanksi sampai pada pencabutan izin, harus sampai ke situ. Itu bagian perkara hukum, kalau enggak masyarakat lagi jadi korban,” imbuh Purwadi.
Ia menilai bahwa dengan kelangkaan gas melon ini justru semakin menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal hadir dalam kesulitan masyarakat.
“Masa sih pemerintah enggak punya alat deteksi dini mempertimbangkan lonjakan permintaan. Pertambahan pelaku usaha kita juga tidak spektakuler,” sambungnya.
Pemantauan perihal distribusi menjadi langkah yang harus diambil Pertamina maupun pemerintah soal kelangkaan gas melon. Apalagi dengan rawannya permainan distributor gas ataupun agen nakal yang mencoba mengakal-akali harga.
“Harus dipantau kalau cuma permainan, dipantau pengecer atau distributor yang bermain. Berikan sanksi sampai pada pencabutan izin, harus berani sampai ke situ. Ini harus diperkarakan secara hukum, karna jika tidak, masyarakat akan jadi korban terus menerus,” pungkasnya.
Pewarta : Khoirul Umam
Editor : Nicha R
