TANJUNG REDEB – Sebanyak 40 cabang olahraga (cabor) yang tergabung dalam cabor perubahan masih tegas menolak rekonsiliasi dengan Ketua KONI Berau La Ode Ilyas hasil Musorkab pada Februari 2023 lalu.
Salah satu perwakilan cabor perubahan, Arman menyampaikan, mereka berpegang teguh tidak akan melakulan rekonsiliasi sampai kapan pun dengan pengurus Koni Berau. Sebelum tim karteter dan Koni Provinsi mengambil alih kepemimpinan Koni Berau.
“Saya mewakili 40 cabor yang ada masih tetap pada komitmen kami untuk menjadi oposisi Koni Berau saat ini,” ucapnya.
Pihaknya juga telah melayangkan surat pada 6 Juli lalu kepada Koni Kaltim dan sudah mendapat tembusan juga dari Dispora Berau sebagai informasi bahwa ada 40 cabor yang menolak Ketua Umum Koni Berau yang saat ini menjabat. “Kami meminta untuk segera dilakukan perubahan,” tegasnya.
Mereka juga tidak khawatir pada pencairan dana apapun sebab dinilai tidak ada hubungannya dengan Koni Berau. Mengingat pencairan anggaran saat ini juga telah dialihkan melalui Dispora Berau.
“Kami akan langsung ke Dispora mengenai pencairan anggaran dan tidak akan ke Koni Berau. Karena rasanya di Koni selain untuk rekomendasi perpanjangan SK, tidak ada lagi yang bisa diurus,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dispora Berau, Amiruddin menyampaikan, selaku OPD teknis pihaknya hanya menunggu adanya rekonsiliasi yang dilakukan oleh kepengurusan Koni Berau saat ini. Karena pihaknya menginginkan dan mengharapkan adanya kepengurusan Koni Berau yang dapat diterima oleh semua cabor atau paling tidak mayoritas cabor bisa menerimanya.
Sejauh pengetahuannya, sebelum maupun pasca pelantikan Ketua Koni Berau, cabor perubahan telah melakukan berbagai upaya. Baik itu melalui surat dan bertemu langsung dengan para pemangku kepentingan, mulai di level Provinsi Kalimantan Timur maupun level pusat di Jakarta.
Lanjutnya, diakuinya untuk saat ini tidak ada pengaruh yang segnifikan terhadap perkembangan olahraga di Berau. Sebab untuk kegiatan atlet masih bosa menggunakan dana dari Dispora Berau. Serta ada beberaa cabor yang telah mengikuti seleksi Pra-PON meskipun menggunakan dana sendiri dari cabor tersebut.
“Juga ada beberapa even olahraga sudah diselenggarakan baik itu oleh pemerintah dengan melibatkan cabor dan malah ada cabor berkolaborasi dengan instansi vertikal melaksanakn suatu even olahraga serta kegiatan pelatihan wasit yang dibiayai oleh cabor bersangkutan,” jelasnya.
Sekali lagi dirinya menegaskan, bahwa pihaknya berkeinginan dan mendukung kepengurusan Koni Berau benar-benar bisa diterima oleh mayoritas cabor yang ada di Bumi Batiwakkal.
“Masalah tersebut menjadi internal mereka karena pada saat pemilihan ketua dan kepengurusan Kono Berau, kami tidak ikut campur. Sepenuhnya mereka yang terlibat,” terangnya.
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bupati Berau pada saat pelatikan Ketua Koni Berau, beberapa waktu lalu, yakni Pemkab Berau telah memberi ruang selama 3 bulan kepada Pengurus Koni Berau saat ini untuk bisa merangkul dan melakukan rekonsiliasi kepada cabor-cabor yang menolak.
“Tapi, nyatanya sampai saat belum terlihat realisasinya, malah yang muncul seperti yang diberitakan di media bahwa cabaor-cabor yang menolak tidak akan pernah mau rekonsiliasi dengan kepengurusan Koni Berau saat ini,” bebernya. (mnz/dez)
