spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Wakil Ketua I DPRD Berau Minta Pembangunan Gedung Disbudpar Dilanjutkan

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menyoroti mangkraknya pembangunan gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang baru. Dirinya bersama Fraksi Partai Golkar meminta agar pembangunan dilanjutkan kembali pada tahun 2023 mendatang.

Ia mengatakan, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), dirinya menyuarakan keadaan pembangunan gedung tersebut yang saat ini mangkrak.

“Karena kami nilai gedung itu adalah aset Pemkab Berau. Pembangunan sudah dimulai sejak lima tahun lalu. Untuk anggarannya menggunakan bantuan dari Pemprov Kaltim melalui Anggaran Bantuan Provinsi (Bankeu),” terangnya, Rabu (23/11/2022).

Syarifatul membeberkan dirinya menerima laporan, bahwa pihak provinsi tak dapat mengucurkan bantuan untuk pembangunan gedung tersebut. Sehingga jika tidak dicarikan solusi, maka otomatis gedung tersebut akan mangkrak.

“Jadi kami mendorong agar pembangunan tersebut bisa kembali terlaksana, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau sudah tidak efektif,” tuturnya.

Politisi Golkar itu menyebut, selain dibiarkan mangkrak, gedung itu juga dikhawatirkan akan digunakan oleh oknum tak bertanggungjawab untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. “Kami ingin pembangunan dilanjutkan. Saya harap di tahun 2023 nanti dapat terlaksana,” katanya.

BACA JUGA :  DPUPR Turunkan TRC untuk Tangani Jalan Kota Yang Mengalami Kerusakan

Syarifatul mengaku telah mendiskusikan hal tersebut dengan Pemkab Berau. Dikatakannya direspon baik, karena APBD Bumi Batiwakkal pada tahun 2023 terbilang cukup tinggi.

Maka dinilainya, pembangunan bisa dilakukan. “Walaupun tidak sampai selesai 100 persen, paling tidak pembangunan dilanjutkan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Terpisah Bupati Berau, Sri Juniarsih mengaku akan mengkoordinasikan persoalan tersebut dengan pihak provinsi. Pasalnya pembangunan awal menggunakan anggaran dari provinsi.

“Takutnya nanti jadi temuan. Kita akan koordinasikan terlebih dahulu, jika tidak melanggar dan anggaran kita memadai maka itu tidak jadi masalah,” pungkasnya. (Dez)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img