spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Tumbuh Suburnya Korupsi di Kaltim, Baharuddin Demmu Minta Ketegasan Penegak Hukum

SAMARINDA – Legislator Karang Paci, Baharuddin Demmu mengungkapkan keprihatinannya mengenai tumbuh suburnya kasus korupsi di Kalimantan Timur (Kaltim), yang menyebabkan daerah tersebut masuk dalam 9 besar daerah terkorup di Indonesia.

Baharuddin menyatakan bahwa aturan yang selalu berubah dan banyak pelanggaran yang terjadi menjadi penyebab tumbuhnya kasus korupsi di Kaltim. Selain itu, penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik dan kasus-kasus korupsi yang tidak ditindaklanjuti juga menjadi faktor yang membuat orang tidak takut untuk melakukan korupsi.

“Banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat atau tidak terungkap di publik adalah laporan masyarakat terhadap tindakan korupsi, dan hasil laporan tersebut tidak ditindak lanjuti dan dituntaskan. Inilah yang menyebabkan korupsi tumbuh subur,” ungkapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim ini juga  menegaskan bahwa aparat hukum harus tegas dalam menindak kasus korupsi agar masyarakat tidak takut melaporkan kasus tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa DPRD Kaltim telah membentuk pansus pokir untuk mendorong pencegahan korupsi. Pansus Pokir ini dibentuk untuk sebagai lembaga pengawas  agar anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dievaluasi oleh masyarakat.

BACA JUGA :  Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Ditunda, SK Mendagri Belum Diterima Urung 17 Februari 2021

Ia juga mengkritik rapat-rapat di DPRD saat pembahasan soal anggaran, menurutnya rapat anggaran seharusnya transparan dan terbuka agar masyarakat mengetahui kemana anggaran dari APBD itu di alokasikan.

“Nah orang lagi bahas anggaran tetapi kenapa rapatnya ditutup, seolah-olah orang nggak harus tahu, seharusnya semua itu harus dibuka aspirasi harus dibuka pembahasan di DPRD juga harus terbuka. Soal transparansi partai politik itu rakyat harus tahu sumber anggaran dari mana agar masyarakat tahu,” tukasnya.

Baharuddin berharap untuk DPRD Kaltim dan  masyarakat  dapat menyadari bahaya dari korupsi dan minimal dapat meminimalkan tindakan korupsi di Kaltim, agar mau dan berani terus melaporkan tindak korupsi.

“Dan untuk para pejabat yang suka korupsi minimal dan tidak bisa meninggalkan budaya korupsi, paling tidak mulai sekarang pelan-pelan lah tinggalkan kebiasaan korupsi,” tutupnya.

Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha R

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img