JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah memacu pembangunan jalan tol hingga tahun 2024. Dimana, menurut Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dari anggaran untuk pengadaan lahan yang diterimanya di tahun ini sebesar Rp 28,8 triliun, paling besar untuk pembangunan jalan tol. Proyek tol Samarinda-Bontang, masuk dalam daftar proyek tol terbaru yang dipersiapkan, termasuk jalan akses ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan lelang atas 8 proyek infrastruktur jalan tol di seluruh Indonesia. Nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Adapun dalam lelang terdapat jaringan jalan Jakarta Outer Ring Road 3 hingga tol jembatan di Kepulauan Riau.
“Ada yang sedang ready to offer dan pelelangan, proses jalan terus ada yang sedang persiapan seperti Jembatan Batam-intan, akses Patimban, hingga tol Teluk Naga,” kata Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra dalam webinar BPJT, kepada wartawan. .
Mengutip paparannya, delapan proyek yang saat ini dalam tahap lelang dengan nilai Rp 119,18 triliun atau setara US$ 8,3 miliar yaitu:
– Jembatan Batam-Bintan di Kepulauan Riau
– Akses Patimban di Jawa Barat
– Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di DKI Jakarta & Banten (JORR III)
– Tol Semanan-Balaraja di Banten (JORR III)
– Tol Sentul Selatan-Karawang Barat di Jawa Barat (JORR III)
– Tol Bogor-Serpong via Parung di Jawa Barat (JORR III)
– Cikunir-Karawaci di DKI Jakarta
– Kediri-Tulung Agung di Jawa Timur.
Lalu sembilan proyek lagi yang masih dipersiapkan dengan nilai Rp 148,9 triliun atau US$ 10,4 miliar yaitu:
– Tol Superdio-Kijing
– Tol Akses IKN
– Tol Samarinda-Bontang
– Tol Cibadak-Pelabuhan Ratu
– Bandung Intra Urban Toll Road
– Tol Cilacap-Yogyakarta
– Tol Tuban-Lamongan-Gresik
– Tol Malang-Kepanjen
– Tol Demak Tuban.
Hanya saja yang menjadi isu, menurut Herry keinginan badan usaha untuk memprakarsai proyek jalan tol mulai menurun. Hal ini disebabkan proses pengadaan lahan yang masuk dalam satu paket pengerjaannya.
Dari pihaknya, Herry menegaskan pemerintah akan terus mendorong tingkat kelayakan proyek supaya pengusaha mau menjadi prakarsa. “Pertanyaannya skema apa yang bisa kita dorong supaya tidak memindahkan risiko ke badan usaha,” katanya. (mk)
