TENGGARONG– DPRD dan Pemkab Kukar memastikan APBD Perubahan tahun 2022 senilai Rp 6,5 triliun. Jumlah ini naik dari ketetapan APBD Kukar murni senilai Rp 5,2 triliun.
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, menyebut dengan disahkannya APBD-P 2022, dia meminta Pemkab Kukar untuk segera bergerak cepat merampungkan semua pekerjaan yang sudah disusun dalam anggaran tahun 2022, yang belum terlaksana.
“Harapan kita mudah-mudahan dari perubahan ini bisa melanjutkan kegiatan pembangunan yang belum berjalan atau belum selesai pada saat anggaran murni kemarin,” ungkap Rasid pada awak media.
Dengan pengesahan ini pula, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa segera memasukkan dan melakukan kegiatan yang dikerjakan di masa APBD-P Kukar 2022. Seperti halnya disampaikan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, setelah pengesahan ini dilakukan, akan segera menyampaikannya kepada Gubernur Kaltim.
Dari hasil evaluasi Gubernur Kaltim, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar akan dituangkan dalam Perda APBD-P Kukar 2022.
“Saya harap setelah Raperda APBD Perubahan ditetapkan menjadi Perda, seluruh OPD segera mempercepat proses pelaksanaan anggaran kegiatan tanpa mengabaikan kualitas,” ungkap Rendi.
Beberapa kegiatan prioritas akan dilaksanakan. Salah satunya pematangan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit di Kecamatan Muara Badak, yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Limau.
Termasuk juga pematangan lahan untuk Pasar Tangga Arung dan lanjutan jalan poros Kahala, lanjutan jalan Muara Badak ke Anggana dan beberapa titik spot seperti Sebelimbingan, SP 2, SP 6, dan Kedang Ipil.
Sementara untuk pembangunan jembatan di Kecamatan Sebulu, Rendi menyebut baru memasuki tahapan pembebasan lahan. Sehingga harus sedikit bersabar untuk memastikan program prioritas lainnya bisa berjalan
“Saya harap mulai dari perubahan ini semua infrastruktur pendukung bisa tuntas di tahun 2023, termasuk Pasar Tangga Arung dan RS Muara Badak,” pungkas Rendi. (afi)
