SAMARINDA – Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, meninjau pengerjaan turap di tiga segmen Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Karang Mumus (SKM), Jumat (13/10/2023).
Irwan yang didampingi Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda, menyatakan bahwa pekerjaan tebing di sisi sungai DAS SKM tersebut telah dikerjakan sejak 2020 hingga tahun 2023 dengan total anggaran Rp93,7 miliar.
Tiga segmen yang ditinjau yakni, Jalan Dr. Soetomo dan Jalan S. Parman serta di Griya Mukti Sungai Pinang. Dua segmen yang berada di Kelurahan Sidodadi sebut Irwan diperuntukan untuk pengendalian banjir di sekitaran perempatan Lembuswana.
Di segmen tersebut telah dilakukan pekerjaan yang merupakan sinergitas antara Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim, dan Pemerintah Pusat, berupa normalisasi, permukiman yang dibongkar, perkuatan tebing sungai hingga pintu air dengan rumah pompa air untuk pengendalian banjir abadi di area Lembuswana.
“Kita selesaikan banjir abadi di Simpang Lembuswana, serta penguatan tebingnya, sehingga genangan di perkotaan langsung dialirkan ke SKM,” jelasnya kepada awak media.
“Sinergi, koordinasi yang baik ternyata kita bisa selesaikan bertahun-tahun terkait banjir. Kami percaya Pak Walikota dan Gubernur, tentu kami membantu juga dorongan anggaran Kemen PUPR melalui Komisi V,” sambungnya.
Memang sebut Irwan masalah banjir di Samarinda masih belum 100 persen tuntas. Sehingga sinergitas untuk pengentasan persoalan banjir harus terus dilakukan. Permasalahan banjir sebutnya, dapat diatasi bila readiness (kesiapan) permasalahan sosial dan lahan diselesaikan Pemerintah Samarinda.
Sementara itu, Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Yosiandi Radi Wicaksono menjelaskan pekerjaan turap di DAS SKM BWS Kalimantan IV Samarinda telah mendapat anggaran sebesar Rp 91,7 miliar untuk pengerjaan fisik dan Rp 2,4 miliar supervisi dengan total anggaran Rp 93,7 miliar yang didorong oleh Komisi V DPR RI, tahun anggaran sepanjang 2021-2023.
Ia pun menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki masterplan pengendalian banjir di Samarinda yang komplit. Tinggal bagaimana sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pusat dapat terjalin lebih baik lagi.
“Masterplan untuk pengendalian banjir Samarinda, sudah komplit sebetulnya. Tinggal dukungan dari Komisi V DPR RI, Pemkot Samarinda terkait pengadaan lahan. Tentu kami berharap dukungan pemerintah daerah,” pungkasnya. (eky)
