spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Tingkatkan Pelayanan Publik, DPMPTSP PPU Gelar Sertifikasi Petugas Layanan

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU menggelar pelatihan pelatihan pelayanan prima. Dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan ke masyaralat.

Pelatihan itu bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim. Dalam pelatihan ini, pegawai DPMPTSP PPU juga menerima Sertifikasi Petugas Layanan.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama dua hari tanggal 21-22 Oktober 2023. Dikuti oleh 42 orang pegawai DPMPTSP PPU serta menghadirkan narasumber Widyaiswara BPSDM Kaltim Hernawati.

Kepala DPMPSTP PPU Hadi Saputro menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya pihaknya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan publik yang terstandar. Khususnya pada DPMPTSP yang memberikan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan serta mendorong investor untuk berinvestasi di PPU.

“Kegiatan pelatihan ini menjadi titik awal dalam meningkatkan pelayanan prima di PPU, terutama dalam pengurusan di bidang perizinan dan non-perizinan serta mendorong investor untuk berinvestasi di PPU,” ungkapnya, Sabtu (21/10/2023).

Menurutnya, pelatihan ini sangat penting bagi pegawainya. Mengingat pegawai khususnya staf di bagian pelayanan belum mendapatkan pelatihan dalam memberikan layanan terpadu kepada masyarakat.

BACA JUGA :  Songsong IKN, PPU Harus Mulai Identifikasi Potensi Wisata

”Hal ini dikaitkan dengan penilaian dari Ombudsman dan BKPM pelatihan ini perlu dilakukan,” sebutnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU, Ahmad Usman memberikan apresiasi dan atas terselenggaranya pelatihan ini. Langkah ini diyakini akan memberikan pemahaman kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi di lingkup DPMPTSP PPU.

Kemudian, disampaikan pula bahwa dengan program city branding “Serambi Nusantara” juga berkaitan dengan ini. Sebagai daerah yang menjadi pintu masuk Ibu Kota Nusantara (IKN), seluruh stakeholder yang menangani pelayanan publik, perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan.

”Di mana salah satu indikator kualitas pelayanan publik adalah kualitas aparatur pelaksana yang menangani pelayanan publik khususnya sektor pelayanan perizinan dan non perizinan,” pungkasnya. (ADV/SBK)

16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img