PPU – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahruddin M Noor terus mendorong Pemkab PPU dapat bekerja maksimal dalam menekan kasus stunting. Salah satu yang perlu digalakkan ialah sosialisasi dan edukasi antisipasi pernikahan di bawah umur.
Gerakan penurunan angka stunting merupakan instruksi pemerintah pusat yang dilakukan secara nasional. Yakni harus di bawah 14 persen di tahun 2024 mendatang.
“Upaya mengatasi tengkes yang dilakukan di tingkat kota atau kabupaten. Pastinya juga dilakukan secara masif oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),” katanya, Kamis (23/11/2023).
Syahrudin menilai PKK pasti memiliki penugasan masing-masing pada tingkat bawah. Sehingga penanganan tersebut akan cepat dilakukan.
“Misalnya di tempat tertentu ada anak yang terdeteksi mengalami tengkes, di situ harus ada penanganan” ujarnya.
Pastinya masalah tersebut akan ditindaklanjuti untuk dilakukannya pemulihan dan bersifat jangka panjang. Jadi pemahaman mengenai tengkes tersebut, lanjutnya, harus dipahami oleh masyarakat khususnya yang belum menikah atau pra-nikah.
“Sehingga tidak terjadi pernikahan di bawah umur. Dan itu tidak boleh. Sebab menikah di bawah umur akan berpotensi dan dikhawatirkan berpeluang dalam meningkatkan tengkes,” jelasnya.
Maka dari itu perlu untuk belajar bagaimana menjaga dan merawat anak untuk bisa tetap terjaga protein dan gizinya. Hal ini harus di pahami, sehingga tidak sekedar melahirkan kemudian memiliki anak.
“Jadi edukasi terkait itu sangat perlu untuk diberikan pada saat pra-nikah,” pungkasnya. (ADV/SBK)
