SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan program hilirisasi tetap menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, sekaligus memperkuat struktur ekonomi non-tambang.
Melalui Program Jospol, Pemprov Kaltim sebelumnya telah melaksanakan hilirisasi pakan ternak di Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satu langkah konkretnya adalah pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) di Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun.
Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 5 ton per hari dan difungsikan untuk mengolah jagung lokal menjadi pakan mandiri. Program ini dinilai berhasil mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga telur dan daging.
Selain itu, hilirisasi pakan ternak juga didukung pemanfaatan bahan baku lokal, seperti jagung dan potensi limbah sawit. Program ini bertujuan mengatasi kelangkaan pakan, menekan biaya produksi peternak, serta meningkatkan populasi ternak dalam rangka mendukung ketahanan pangan, termasuk untuk kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Keberhasilan tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan hilirisasi ke sektor lain.
Jika pada tahun 2026 hilirisasi difokuskan pada pakan ternak, maka pada 2028 arah kebijakan akan bergeser ke industri pengolahan minyak lokal. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pembangunan rumah produksi bersama untuk mengelola hasil sumber daya daerah secara lebih terintegrasi.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan bagian penting dalam strategi pembangunan daerah.
“Kalau tahun ini hilirisasi kita masih di pakan ternak, tahun depan kita fokus ke minyak, supaya kita bisa memberikan nilai tambah dari komoditas yang kita miliki,” ujarnya.
Menurutnya, program hilirisasi tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan dalam Jospol 1. Pemerintah juga menilai potensi hilirisasi di Kaltim masih sangat besar dan perlu dimaksimalkan, termasuk melalui pengembangan kawasan industri.
Selain penguatan sektor produksi, Pemprov Kaltim juga akan mendorong investasi melalui pengembangan kawasan industri yang masuk dalam strategi “super high economy”. Kawasan ini diharapkan mampu menarik investor dan membuka lapangan kerja baru.
Untuk mempercepat realisasi investasi, pemerintah menyiapkan proyek-proyek unggulan yang siap ditawarkan melalui skema Investment Project Ready to Offer (IPRO), termasuk di wilayah Kukar.
“Kita siapkan proyek yang ready to offer, termasuk memperkuat badan pengelola kawasan industrinya. Ini penting supaya investor yakin dan prosesnya lebih cepat,” jelas Sri Wahyuni.
Di sisi lain, penguatan kelembagaan pengelola kawasan industri juga terus dilakukan. Pemerintah sebelumnya merencanakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun masih terkendala pada status aset yang belum sepenuhnya tuntas.
Sebagai solusi, skema kerja sama atau join venture antara BUMD dan pihak terkait tengah dipertimbangkan agar pengelolaan tetap berjalan optimal.
“Kalau asetnya belum tuntas, kita dorong skema kerja sama dulu. Yang penting badan pengelolanya kuat dan siap mengelola investasi,” tambahnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Kaltim optimistis hilirisasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Hanafi
Editor: Muhammad Rafi’i
