SANGATTA– Keadaan dosen maupun staf Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam kondisi memprihatinkan. Sebab, sudah 14 bulan mereka tidak lagi menerima insentif.
Tak pelak, persoalan tunggakan insentif ini, sangat mempersulit keadaan dosen maupun staf pengajar. Sebab, rata-rata pekerjaan di STIPER Kutim merupakan mata pencaharian utama.
Permasalahan krisis keuangan yang mendera STIPER Kutim akhirnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum di ruang hearing, Kantor DPRD Kutim, Selasa (12/4/2022). Hearing untuk mendengarkan pokok persoalan yang menghambat operasional “Kampus Biru” tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni didampingi Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang.
Usai RDP Umum, Wabup Kasmidi Bulang mengatakan hasil kesepakatan menjadi keputusan terbaik. Yaitu, permasalahan transparansi pengelolaan dan penganggaran keuangan untuk STIPER Kutim.
“Pola penganggaran kita ada (APBD) murni dan (APBD) perubahan, maka dari itu tidak langsung full (penuh) memberikan dana untuk STIPER (Kutim). Tapi InsyaAllah kebutuhan-kebutuhan sekolah tinggi tersebut (STIPER Kutim) tercover (terpenuhi) dalam (APBD) perubahan,” jelas orang nomor dua di Pemkab Kutim ini.
Kasmidi memastikan, persoalan anggaran untuk kampus kebanggaan warga Kutim itu bukanlah masalah krusial. Pasalnya, Pemkab dan DPRD Kutim selalu menyiapkan anggaran untuk dua kampus yakni STIPER maupun Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS). Justru hal yang paling penting untuk diselesaikan adalah pembenahan struktur yang ada di dalam STIPER dan yayasannya. Sebab, masa pengurusannya telah habis dan harus diubah.
“Nanti (dalam pembenahan) harus ada ‘fit and proper test’ (uji kelayakan dan kepatutan) untuk mengisi kepengurusan. Agar pengurus (yayasan dan kampus) itu memang benar-benar orang yang kompeten di bidangnya. Untuk mengembangkan STIPER (Kutim),” tegas Kasmidi.
Terkait anggaran untuk kedua kampus, menurut Kasmidi jumlahnya sudah ditentukan. Untuk STIPER Kutim Rp 3,5 Miliar dan STAIS Rp 3,5 Miliar dari APBD murni. Sedangkan kebutuhan berikutnya, setelah hasil kajian dan rapat bersama pengurus kampus beberapa waktu lalu itu, dibutuhkan sekitar Rp 6 miliar untuk STIPER Kutim dan Rp 4,4 miliar untuk STAIS, bakal disiapkan dari APBD perubahan.
“Semua itu untuk satu tahun kegiatan yang sesuai dengan hasil rapat dari kedua yayasan sekolah tinggi, pemerintah dan pengurusnya. Jadi bukan pemerintah yang munculkan angka itu, tetapi hasil kebutuhan yang disampaikan,” tutupnya.
Sementara, Ketua DPRD Kutim Joni berharap seluruh masalah bisa segera selesai. Sebab yang menjadi persoalan adalah menyangkut kesejahteraan dalam dunia pendidikan. Untuk itu ditahap awal ini DPRD Kutim segera membentuk panitia kerja (Panja), agar bisa berkoordinasi dengan pihak terkait. Intinya pihak legislatif akan senantiasa memfasilitasi para pihak untuk penyelesaikan persoalan masyarakat. Termasuk masalah kurang transparannya pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran pemerintah.
“Itu yang akan kami (DPRD Kutim) lakukan ke depan ini,” tutup politisi PPP tersebut. (ref)
