spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Soal CSR Perusahaan Tambang Asal Kaltim ke UI, Direktur Politani Samarinda: Lukai Rasa Keadilan Rakyat

SAMARINDA – Ungkapan kekecewaan tentang persoalan dana Corporate Social Responsibilty (CSR) senilai Rp 50 miliar yang mengalir ke Universitas Indonesia (UI) dari perusahaan tambang asal Kaltim juga keluar dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani Samarinda).

Direktur Politani Samarinda Hamka mengkritisi perilaku yang diperlihatkan perusahaan tambang batu bara dari Kalimantan Timur ini karena telah melukai rasa keadilan rakyat di Bumi Etam. Yaitu menggunakan donasi CSR di luar aktivitasnya.

Hamka membenarkan bahwa pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi bahwa rakyat Kaltim kecewa dengan masalah ini adalah fakta lapangan. Suara-suara seperti ini ujar Hamka jangan dibiarkan tanpa solusi. Karena bila tidak mendapat salurannya Hamka mengkhawatirkan masalah ini memiliki kemungkinan akan meledak suatu saat nanti. Hamka menyarakan agar para stake holder mengambil kebijaksanaan untuk mencarikan solusi untuk kemaslahatan umum.

CSR ini ujar Hamka memang dikumpulkan oleh perusahaan, tetapi perlu dilihat bahwa CSR itu mestinya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar manfaatnya. Rakyat Kalimantan Timur sebagai penduduk yang menerima dampak langsung dari aktivitas pertambangan di Kaltim ujar Hamka memiliki hak mendapat perlakuan penanganan masalah sosial.

Sebagai salah satu institusi pendidikan yang memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas SDM khususnya di Kaltim, Politani Samarinda ungkap Hamka merasa terabaikan.

Hamka berpendapat bahwa dana CSR 50 M ini sangat besar jika bisa digunakan untuk pembangunan masyarakat Kaltim. Dana 50 M ini bisa menjadi sekolah, fasilitas jalan, rumah ibadah, rumah sakit, beasiswa dan lain-lain. “Jangan sampai Emasnya keluar kaltim, debu dan cemaran lainnya dirasakan oleh masyarakat Kaltim” sindirnya.

Apalagi Provinsi Kaltim ujar Hamka sudah berstatus sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Tentunya sangat membutuhkan bantuan untuk mempersiapkan diri dalam segala hal termasuk penyiapan sumber daya manusia.

“Jangan hanya PTN yang besar di luar Kaltim yang yang dapat manfaat besar, tetapi PTN/PTS di Kaltim perlu dikembangkan untuk mampu menjadi besar sebagai tuan rumah bagi Ibukota Negara” sindirnya lagi.

Pemerataan pembangunan ujar Hamka memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah.  Tetapi pihak swasta ujar Hamka harus ikut turut andil membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan  khususnya di dalam wilayah kerja, terutama dalam wilayah sektor pendidikan. (bz/mk)

BACA JUGA

15.9k Pengikut
Mengikuti