BANYAK yang memuji Universitas Mulia (UM) Balikpapan. Sangat kreatif menebarkan misi mulia. Ini berkaitan dengan acara silaturahmi dan diskusi warga kota yang digelar di Ballroom Cheng Ho, Kampus UM di Jl ZA Maulani 9, Damai Bahagia, Jumat (17/5) lalu.
Temanya memang menarik. “Sinerji dan Peran Masyarakat Membangun Kota Balikpapan yang Bersih, Indah, Aman dan Nyaman (BERIMAN).” Ketika diskusi berlangsung, ada beberapa hal yang menjadi sorotan peserta. Soal krisis air bersih, kemacetan, antrean BBM, IKN dan pemilihan wali kota (Pilwali) Balikpapan, yang tinggal beberapa bulan lagi.
Dari 250-an peserta yang hadir, saya lihat ada 3 bakal calon yang sempat datang. Yaitu drg Sukri Wahid, Ketua Nasdem Balikpapan H Ahmad Basir (HAB) dan Bagus Susetyo, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra. Datang juga dr Abdul Hakim, yang pernah mengikuti Pilwali Balikpapan tahun 2011 berpasangan dengan istrinya, Hj Wahidah.
Sayang dari 45 calon terpilih anggota DPRD Balikpapan, tak seorang pun yang muncul. Padahal ada beberapa hal penting terkuak dalam diskusi, yang menjadi tugas dan masukan bagi anggota Dewan ke depan.
Sahibul hajat, Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga Dr Agung Sakti Pribadi, SH, MH yang membawahkan UM sudah ngeser undangan lewat media sosial ke mana-mana. Sejumlah Ketua RT dan LPM berkenan hadir. Termasuk Ketua DPD Asosiasi LPM Balikpapan, Damanhuri. Karena UM juga me-launching SMART RT dan Biro Bantuan Hukum (BBH) Balikpapan.
SMART RT itu adalah aplikasi yang bisa mengomunikasikan pengaduan atau keluhan warga terutama kepada Pemerintah Kota (Pemkot) melalui ketua RT. Tapi wakil dari Polsek juga berharap bisa terhubung terutama untuk mengakomodir pertanyaan, permohonan atau keluhan warga terkait masalah kamtibmas.
“Semua bisa diakomodir. Command Center-nya ada di kampus UM,” kata Ir Riovan Styx Roring, S.Kom, M.Kom, dosen UM yang mengawal program tersebut. “SMART RT menjadi solusi bagi Ketua RT untuk menampung keluhan warganya berikut mencari jawabannya,” kata Wakil Rektor UM Yusuf Wibisono, SE, MTI.
Para ketua RT yang hadir menyambut baik gagasan Universitas Mulia meluncurkan SMART RT. Karena mereka bisa menampung dan berkomunikasi berbagai keluhan dan saran warga. Sementara Universitas Mulia bisa meneruskan dan mencari jawabnya dari berbagai instansi terkait.
Sementara kehadiran BBH Balikpapan didukung sejumlah lawyer muda dan enerjik. Direkturnya langsung Dr Agung Sakti dan Mestiko sebagai wakil. Sedang Prof Deni Setya Bagus Yuherawan, ahli hukum dari Universitas Trunojoyo, yang juga jadi pembicara dalam diskusi berkenan menjadi ketua Dewan Pembina.
“BBH Balikpapan bisa berfungsi seperti LBH Jakarta, yang bisa membantu, mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum,” kata Prof Deni bersemangat.
Saya diminta menjadi moderator dalam diskusi BERIMAN. “Seharusnya Pak Rizal sebagai mantan wali kota yang menjadi pembicara utama, karena mengalami langsung,” kata Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan (STIEPAN), Prof Dr Suhartono, mantan komisaris utama Bankaltimtara, yang menjadi salah satu pembicara.
Di forum itu, Suhartono mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi di Balikpapan cukup bagus, masih terdapat penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 2,46 persen atau sebanyak 14 ribu orang. Tingkat pengangguran terbukanya 6,9 persen di atas Kaltim yang tercatat 6,77.
Dari aspek kepemilikan rumah, Balikpapan baru mencapai angka 65,36 persen. Itu angka paling rendah dibanding 9 kabupaten/kota se-Kaltim. Yang lain rata-rata sudah di atas 70 sampai 80 persen, kecuali Samarinda tercatat 67,54 persen.
“Ini semua harus menjadi perhatian kita semua, agar Balikpapan benar-benar menjadi kota BERIMAN dan siap menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),” kata Suhartono.
Rektor Uniba Dr Isradi Zainal punya usul baru soal BERIMAN. “Supaya lebih aktif, sebaiknya konsep BERIMAN kita tambah BERAMAL,” katanya serius. Balikpapan juga harus menjadi kota cerdas (smart city), seperti juga yang bakal diwujudkan di IKN.
Dia juga melihat kehadiran IKN di satu pihak menjadi berkah yang memacu pertumbuhan ekonomi di Balikpapan, tapi di sisi lain juga ada hal yang harus diantisipasi seperti masalah ketersediaan air bersih, BBM, kemacetan lalu lintas dan berbagai hal lainnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Prof Juajir Sumardi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Dia juga menyinggung soal kepemilikan dan masalah pertanahan di IKN dari aspek hukum. “Masyarakat harus memahami hal ini,” jelasnya.
Prof Juajir adalah saksi ahli yang didatangkan Peradi, ADRI, Forsiladi dan APTISI Balikpapan dalam gugatan citizen law suit berkaitan dengan kekosongan jabatan wakil wali kota Balikpapan. Dia melihat kekosongan jabatan wawali itu mengarah kepada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Ada pernyataan seorang ketua RT yang menarik dalam forum diskusi berkaitan dengan Pilwali Balikpapan. “Kita akan pilih wali kota yang bisa memecahkan masalah air, kemacetan, antrean BBM dan gas 3 kg serta sekolah,” ucapnya lepas.
Usul ini hampir sama dengan WA yang dikirim ketua RT kepada saya. Dia menyinggung soal air bersih, penanganan banjir, pembangunan SPBU di luar kota agar tidak macet, perlunya jalan layang di persimpangan Muara Rapak sampai pembangunan gedung SMA/SMK yang linear dengan kelulusan SMP.
Menindaklanjuti masalah kelangkaan air bersih, Universitas Mulia segera menggelar diskusi dengan tema khusus mengatasi keterbatasan air bersih di Balikpapan. “Setelah World Water Forum 2024 yang berlangsung saat ini di Bali, kita akan tindaklanjuti dengan Balikpapan Water Forum,” kata Dr Agung Sakti.
Sampai tahun kemarin, Kota Balikpapan masih mampu mempertahankan predikat kota bersih dengan meraih Adipura Kencana. Akan tetapi kota ini dikalahkan Samarinda sebagai Kota Layak Huni (the most livable city). Dulu tahun 2017, Balikpapan masuk tiga besar. Tapi hasil terakhir survei Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia tahun 2022, Samarinda yang masuk 10 besar. Justru Balikpapan terlempar jauh. “Memang yang menjadi tantangan sekarang, Balikpapan kehilangan kenyamanan,” kata seorang peserta. (*)
Catatan Rizal Effendi
