Potensi suara generasi Z dan milenial menjadi sasaran sejumlah partai politik dalam gelaran Pemilu 2024. Ketua DPC PPP Kutim, Uce Prasetyo mengatakan, suara gen Z dan generasi milenial pada Pemilu 2024 diperkirakan sekitar 60 persen dari total suara pemilih.
Dia mengatakan, sejak saat ini telah disiapkan strategi khusus untuk meraup potensi suara tersebut. “Pemilih pada Pemilu 2024 sekitar 60 persen adalah generasi muda yang terdiri dari generasi Z sebanyak 24 persen dan generasi milenial,” kata Uce, Sabtu (30/7/2022).
Dia mengatakan, untuk menggaet sebanyak-banyak suara generasi Z dan milenial, PPP telah membentuk 10 departemen di internal partai yang berisikan anak muda berusia 25 tahun. Dia mencontohkan Departemen Gen Z Kreatif dan Departemen Karya Milenial. Masing-masing departemen itu memiliki “duta besar” dengan syarat “5G”.
“Para duta besar itu harus memenuhi kriteria 5G, yaitu good looking, gaul, google student, Gen Z, dan genah yang berarti benar,” ujarnya.
Uce juga mengingatkan para kadernya untuk memperkuat rasa kebanggaan pada partai untuk menjadi penyemangat kerja politik ke depan. Dia mengibaratkan PPP sebagai maskapai penerbangan, kalau memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat maka publik akan memilih maskapai tersebut, bukan yang lain.
“Kalau PPP seperti maskapai penerbangan, kami jadi pilihan yang dirindukan masyarakat dan ditunggu kehadirannya. Karena itu sense of pride PPP itu harus muncul dari diri sendiri,”katanya.
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kutim menyatakan, siap mengakomodasi kaum milenial sebagai persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden 2024.
“Kami siap, terutama kelompok milenial, kelompok anak muda yang kreatif inovatif. Mereka ini adalah energi baru yang siap berlari bersama Partai Demokrat,” papar Ketua DPC Demokrat Kutim, Ordiansyah.
Ordi -sapaan akrab Ordiansyah- mengemukakan kader milenial yang diakomodasi berasal dari berbagai latar belakang. Ada dokter, atlet, aktivis, dan profesi lainnya. “Kita berharap kepengurusan ini adalah kepengurusan yang seimbang sehingga bisa menjawab kebutuhan rakyat dan memperjuangkan harapan rakyat,” tuturnya. (ref)
