SAMARINDA – Berlangsung sejak 2008 dan belum menemukan titik temu, sengketa ganti rugi tanam tumbuh antara warga Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) terus bergulir.
Komisi I DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan kedua belah pihak, Kamis (23/11/2023)., Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengusulkan menggunakan citra satelit berbayar untuk mengetahui kondisi lahan yang dipersengketakan.
“Penggunaan citra satelit yang dikelola Balai Pemantauan dan Konservasi Hutan (BPKH) dan Pemetaan Kawasan Hutan. Akan terlihat apakah ada tanam tumbuh atau tidak di lahan 2008 lalu,” kata Baharuddin. Sebelumnya, pihak ahli waris yang diwakili Akbar mengklaim memiliki 22 surat tanah dengan luas 44 hektare yang belum dibayar ganti rugi tanam tumbuhnya oleh PT MSJ. Klaim itu ditolak PT MSJ dengan alasan tidak ada tanam tumbuh di lahan tersebut mengacu pada hasil pembentukan tim dari pemerintah kabupaten yang menyatakan tidak ada tanam tumbuh di lahan itu.
Sengketa lahan sering terjadi karena ketidakjelasan status lahan, perbedaan persepsi, atau kesalahan administrasi. “Selama prsesnya, masyarakat dan perusahaan jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum atau mengganggu ketertiban. Semua diselesaikan dengan cara yang baik dan benar,” pintanya.Perlu bukti yang lebih akurat dengan citra satelit. Selain itu BPKH dan Pemetaan Kawasan Hutan diminta membuat jadwal pengecekan di lapangan.Kedua belah pihak yang bersengketa akan dipanggil untuk menyaksikan hasil pengecekan tersebut. “Apapun hasilnya, kedua belah pihak harus menerima. Hasil kesepakatan bersama. Jangan sampai memicu konflik yang lebih luas,” ujarnya. (Adv/mk)
