SAMARINDA – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan bahwa setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka Rencana Kerja Pemerintah Provinsi (RKPD) Provinsi Kaltim tahun 2024 paling lambat di bulan Juni sudah harus ditetapkan.
“Kami bersyukur Musrenbang berjalan lancar, dan dihadiri oleh seluruh kepala dinas, instansi dan biro, termasuk DPRD Kaltim serta berbagai elemen masyarakat, telah memberikan masukan guna melengkapi penyusunan RKPD Kaltim sebelum ditetapkan pada bulan Juni mendatang,” kata Sekda Sri Wahyuni saat menutup Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim tahun 2024, di Pendopo Odah Etam, Senin (17/4/2023).
Sebelum menyusun Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim 2024, Sekda Sri Wahyuni membacakan beberapa catatan bahwa RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2024 akan ditetapkan, indikator makro ekonomi menjadi pijakan, segala potensi harus dikerahkan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan.
“Kolaborasi yang dinamis menghasilkan arah kebijakan yang strategis, ini untuk mencapai hasil yang optimis dimana semua pihak harus sinergis. Dan pembangunan harus inklusif, pembangunan ramah anak dan disabilitas agar dampaknya benar-benar bernilai konstruktif,” katanya.
Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Yusliando mengatakan RKPD memiliki nilai strategis, menjadi acuan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka menyusun APBD tahun 2024.
“Jika tidak tercantum dalam RKPD, tentunya kita tidak bisa menganggarkan program yang telah dibuat,” tegas Yusliando.
Penetapan RKPD Provinsi Kaltim tahun 2024, diharapkan pada minggu ke empat Juni ini, setelah melalui tahapan, termasuk forum konsultasi RKPD, dan Musrenbang RKPD 2024.
“Mudah-mudahan proses penganggaran bisa tepat waktu, sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan kita bisa terakomodasi semua, dan bisa cepat terealisasi,” tandasnya. (adpim/adv/diskominfokaltim)
