Samarinda – Ketidakseimbangan antara kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, mendapat perhatian DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Rusman Ya’qub mengatakan, pihaknya tak ingin lagi mendengar atau mendapat laporan keluhan dari masyarakat mengenai kualitas layanan BPJS Kesehatan.
“Semua pihak terkait yakni, BPJS Kesehatan, pemerintah, dan rumah sakit, harus meningkatkan sinergi dan komunikasi demi layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat,”
Terpenting juga, pemerintah meningkatkan cakupan iuran BPJS Kesehatan, terutama bagi warga pra-sejahtera.
“Peningkatan cakupan iuran itu harus diikuti dengan peningkatan layanan dari BPJS Kesehatan. Dan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” katanya.
Diakuinya, belakangan BPJS Kesehatan telah menunjukkan perbaikan signifikan dalam pelayanan.
Kondisi yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan nantinya disertai dengan evaluasi untuk terus mendapatkan kualitas yang baik.
“Perbaikan yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah langkah positif, DPRD akan tetap mengawasi dan memastikan memastikan tidak ada celah yang terlewatkan agar kondisi itu tetap berlanjut dan ditingkatkan,” tambahnya.
BPJS Kesehatan, menurutnya telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
“Antara lain peningkatan sistem informasi manajemen dan kerjasama dengan fasilitas-fasilitas kesehatan. Akan terus kami pantau karena komitmen kami untuk terus mengawal dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola digunakan dengan sebaik-baiknya demi kesehatan rakyat,” kata Rusman. (adv/rm)
