PASER – Ketersediaan infrastruktur kelistrikan 24 jam di Kabupaten Paser masih belum sepenuhnya dinikmati masyarakat. Bahkan masalah akut tahunan itu terjadi di Kecamatan Tanah Grogot yang tak lain sebagai Ibu Kota Kabupaten Paser.
Itu diketahui, setelah sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser dapil Tanah Grogot, melangsungkan serap aspirasi (reses) pada akhir Januari 2023 lalu. Bukan di daerah perbatasan, fenomena ini bahkan tak jauh dari pusat pemerintahan setempat.
Itu terjadi di 4 desa, yakni Desa Sempulang, Desa Sungai Tuak, Desa Jone dan Desa Pulau Rantau. Adanya persoalan ini lantas disikapi oleh Komisi III DPRD Kabupaten Paser dengan mendatangi UP3 PLN Balikpapan guna mencari solusi terkait permasalahan tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Basri Masyur menyebut, masih ada 28 KK di Desa Sempulang belum mendapatkan akses listrik PLN dengan mudah, meskipun telah beberapa tahun menjadi pelanggan tetap.
Mereka, kata Basri, menyambung listrik dari rumah terakhir yang sangat dekat dengan tiang listrik, tidak langsung memasang meteran di rumah. Sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk bisa menerima aliran listrik PLN.
“Mereka harus membeli kabel sepanjang 200 meter sampai 300 meter untuk sampai ke rumah mereka, nah itu yang kami tanyakan ke PLN Balikpapan,” kata Basri Masyur.
Selain Desa Sempulang, Basri menyebut masih ada 25 KK di Desa Jone yang juga belum menerima jaringan PLN, namun berbeda soal. Ia menjelaskan di Desa Jone membutuhkan gardu pemisah listrik.
Informasi yang ia terima dari warga, sebelumnya area rumah 25 KK tidak menjadi satu dengan kawasan perumahan Desa Jone, sehingga tidak ada akses dan kini telah tersedia. Padahal sebelumnya warga setempat telah ada pembicaraan dengan PLN.
Hanya saja warga tak sepenuhnya mampu memasang KWh dengan beban yang tinggi. Dirinya ingin PLN tak memberatkan masyarakat dengan mematok KWh tertentu. Ia meminta agar dapat ditinjau segera untuk mendapatkan solusi.
“InsyaAllah, jawaban dari manajer UP3 Balikpapan, mereka akan tinjau dan memasukkan ke dalam perencanaan mereka mudahan segera bisa dilaksanakan,” harapnya.
Begitu pula yang dialami oleh warga di Desa Sungai Tuak dan Pulau Rantu. Disebut masih ada 30 KK di Desa Sungai Tuak, dan ratusan KK di Desa Pulau Rantau. Ia mengakui, kendala di dua desa ini ialah infrastruktur jalan yang membuat PLN tak bisa mendistribusikan material.
“Hanya di RT 1 dan RT 4 pulau rantau saja yang sudah sampai jaringan listriknya tepatnya di kantor desa,” ucapnya.
Namun demikian, persoalan insfrastruktur akan dituntaskan 2023 ini. Pemkab Paser telah mengganggarkan Rp 9 miliar untuk pembangunan insfrastruktur jalan di Desa Pulau Rantau. Sementara, jembatan juga telah dibangun.
“Pembangunan jalan tersebut rigit, kami harapkan setelah perbaikan jalan tersebut selesai PLN segera melakukan pemasangan jaringan tiang di sana,” harapannya. (bs)
