SAMARINDA – Ratusan Driver Gojek yang tergabung dalam Pengurus Besar Bubuhan Driver Gojek (PB Budgos) menggeruduk Kantor Ops Gojek Samarinda di Jalan Mulawarman, Senin (25/7/2023).
PB Budgos menunut pihak Gojek agar pengaturan jarak penjemputan orderan pada layanan dapat diubah sehingga tidak terlalu jauh dari posisi driver berada. Hal ini lantaran, jika titik penjemputan jauh dari posisi driver, maka akan memakan lebih banyak pengeluaran pada bahan bakar minyak (BBM).
Tak hanya itu, para driver ini juga meminta agar program dobel order GoFood dengan fitur mode hemat dapat dievaluasi lagi. Serta, meminta tambahan biaya ongkir untuk layanan GoFood dengan nominal pesanan di atas Rp 200.000,- diadakan kembali.
“Karena tarif ongkir yang kami terima sangat rendah, hanya senilai Rp 2 ribu. Sedangkan, beban kerja yang kami kerjakan tidak sesuai dengan pendapatan yang kami terima, rute pengantaran yang terkadang tidak searah,” ucap salah satu driver PB Budgos, Fitri saat diwawancarai awak media.
Selain itu, para driver ini juga merasa dirugikan jika hanya dibayar dengan ongkos kirim yang murah atau normal. Pasalnya mereka mengaku telah banyak waktu serta beban kerja yang terkuras.
“Kami sebagai driver merasa sangat dirugikan dari segi waktu, kapasitas muatan, beban kerja dan modal deposit driver yang terkuras saat menjalankan orderan tersebut jika dibayar hanya dengan tarif ongkir normal,” ungkapnya.
Tuntutan keempat, PB Budgos meminta agar kebijakan lonjakan tarif ongkir diadakan kembali jika terjadi kondisi cuaca hujan, kurangnya driver aktif dan kondisi tertentu lainnya.
Mereka merasa sangat dirugikan saat melakukan penjemputan order dengan jarak yang terlalu jauh namun tarif ongkir yang didapat tidak cukup layak.
PB Budgos juga menuntut agar alokasi order dapat diberikan secara adil dan merata kepada seluruh driver Gojek Samarinda.
“Karena saat ini banyak sekali mitra driver yang akun drivernya sangat sepi orderan sedangkan sebagian driver lainnya mendapat puluhan order per hari,” jelasnya.
Terakhir, pihaknya meminta kepada Gojek Indonesia untuk menjalankan amanat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan atas KP Nomor 667 Tahun 2022. Di mana biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen.
“Hingga saat ini belum dirasa optimal dan maksimal terkait penerapan biaya penunjang untuk kesejahteraan driver Gojek Samarinda senilai 5 persen,” sebut Fitri.
Di kesempatan yang sama, Regional Coordinator East Indonesia dari PT Gojek menyatakan pihaknya akan melakukan rapat internal untuk menindaklanjuti tuntutan para demonstran.
Ia memastikan akan mengundang kembali para driver usai mendapatkan hasil rapat internal. “Untuk menjaga konsistensi Gojek yang ada di Samarinda, kami harus mengambil langkah. Jangan sampai gara-gara ini, Gojek merugi dan terjadi penutupan PT Gojek,” singkatnya. (vic)
