PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menegaskan perlunya penyelesaian persoalan dampak sosial terkait pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan segera. Dengan meningkatkan kerja sama dari semua unsur yang terlibat di dalammnya.
Pemprov Kaltim menggelar rapat teknis ekspose penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan bandara VVIP IKN di PPU, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin, (19/2/2024) siang di Samarinda. Memimpin pertemuan, Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan bahwa persoalan dampak sosial pembangunan bandara VVIP IKN menjadi tanggung jawab bersama semua unsur dan saling bersinerg sesuai tugasnya masing-masing.
“Tanpa kerjasama yang baik maka sulit untuk kita wujudkan hasil yang maksimal. Oleh mari kita mari kita saling bersinergis mengingat pembangunan bandara VVIP ini harus segera terlaksana,” ucapnya.
Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat terkait mulai dari perwakilan Kementerian PUPR, perwakilan Kementerian Perhubungan, perwakilan Bank Tanah, Forkopimda PPU dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Adapun dalam pertemuan ini, turut disepakati sejumlah keputusan penting berkaitan dengan percepatan penyelesaian persoalan dampak sosial yang terjadi di lokasi pembangunan bandara VVIP di PPU. Yakni di wilayah Kelurahan Pantai Lango dan Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam atau di luar dari kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
Sementara itu Makmur menegaskan, penyelesaian tahapan tersebut agar tidak berlarut-larut tanpa kepastian yang jelas. Paling tidak, dalam tahap awal, yakni terkait ganti rugi tanam-tumbuh.
“Harus sudah dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat di lokasi pembangunan bandara VVIP di Kabupaten PPU,” ucapnya.
“Makanya Saya minta agar tahap awal ini segera dibayarkan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Saya yakin jika tahap awal ini segera terealisasi, maka tahap selanjutnya akan lebih mudah karena masyarakat telah percaya kepada pemerintah,” sambungnya.
Ia menegaskan pihaknya bersama jajaran Forkopimda PPU selama ini terus berupaya. Untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dampak sosial yang terjadi terkait pembangunan Bandara VVIP IKN tersebut.
Sebab, dalam hal ini perlu dibarengi kerja sama lintas sektor dan lembaga. Khususnya yang berkaitan dengan persoalan ganti-rugi tanam-tumbuh itu.
“Tidak akan segera selesai karena persoalan itu bukan menjadi kewenangannya dalam persoalan tersebut. Mulai forkopimda, camat dan lurah terkait, semua saya bawa kesini setiap waktu sebagai bukti keseriusan untuk penyelesaian persoalan di bandara. Oleh karena itu saya minta kerjasamanya untuk segera memberikan jawaban kepada masyarakat di sana,” terang Makmur.
Marbun menambahkan bahwa sesungguhnya situasi dilapangan jauh berbeda dengan apa yang disampaikan ketika pertemuan dalam rapat. Menurutnya, jika tidak dilakukan realisasi segera dikhawatirkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang yang dapat berpotensi pada konflik sosial di wilayah itu.
“Dalam proses penyelesaian penanganan dampak soaial kemasyarakatan yang saat ini sedang berlangsung, disepakati bahwa proyek pembangunan bandara VVIP IKN harus bisa tetap berjalan,” tutup Makmur. (ADV/Humas/SBK)
