TENGGARONG – Ramai dan viral pemberitaan dokter gadungan bernama Susanto, berhasil diamankan kepolisian. Sepak terjangnya akhirnya terhenti, setelah ditangkap dan berakhir di Pengadilan Negeri Surabaya. Dokter gadungan yang terakhir bekerja di Klinik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) wilayah kerja Pertamina di Cepu, Jawa Tengah.
Dokter gadungan yang belakangan diketahui hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) inipun pernah beraksi di Kutai Timur (Kutim). Tepatnya di dua lokasi pengobatan di Sangatta. Ia pun sempat terjerat hukum, namun kembali melakukan aksinya di daerah lain.
Hal inipun menjadi atensi penting Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kutai Kartanegara (Kukar). Dikatakan Ketua IDI Kukar, dr Arif Risdianto, organisasi profesi yang kini dipimpinnya terus melakukan perbaikan.
Memastikan hal yang sangat merugikan, baik bagi profesi dokter maupun masyarakat, tidak terulang lagi. Terlebih jangan sampai terjadi di Kukar. Jangan sampai orang yang tidak berkompeten di bidang kedokteran, melakukan tindakan kesehatan.
Memang langkah antisipasi sudah dilakukan oleh IDI Kukar sejak lama, sebelum kasus dokter gadungan mencuat. Bagaimana IDI Kukar memiliki peran penting, dalam melakukan skrining awal rekrutmen tenaga dokter. Baik untuk rumah sakit, klinik kesehatan, puskesmas hingga balai pengobatan.
Secara jelas, dr Arif menjelaskan alur hingga seseorang bisa bekerja sebagai dokter. Dimana IDI Kukar yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi. Setiap calon dokter akan diverifikasi atau kredensial. Yakni berkas berupa fisik yang diserahkan ke IDI, akan dicocokkan dengan data yang berada di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). KKI sendiri merupakan badan otonom, mandiri, non struktural yang bersifat independen.
Di dalam KKI yang kini bisa diakses secara daring, akan menampilkan seluruh data calon dokter. Diantaranya foto, nama yang bersangkutan dan data penting lainnya seperti keterangan kompetensi. Agar tidak kecolongan lagi. “Baru IDI Kukar memberi rekomendasi untuk pengemurusan izin praktik di DPMPTSP atau Dinkes setempat, itu IDI yang punya wewenang dan sudah berjalan,” ujar dr Arif pada mediakaltim.com, Jumat (15/9/2023).
dr Arif pun memastikan, jika IDI Kukar sebagai organisasi profesi dokter di Kukar terus menjalin komunikasi yang baik dengan Dinkes Kukar. Memastikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI Kukar dapat jadi rujukan Dinkes Kukar, klinik kesehatan, rumah sakit hingga balai pengobatan.
Sehingga meski rekrutmen tenaga dokter menjadi wewenang klinik kesehatan, rumah sakit hingga balai pengobatan. Namun IDI Kukar yang menjadi skrining awal memastikan calon dokter yang akan direkrut benar-benar tidak bermasalah.
“Bisa disebut IDI sebagai skrining awal nya, jadi ketika ingin cek keabsahan dokumen, sertifikat kompetensi, STR sekarang bisa di cek dan dicocokkan, kalau asli tidak bisa IDI menahan untuk mengeluarkan rekomendasi,” tutup dr Arif.
Penulis : Muhammad Rafi’i
Editor : Nicha Ratnasari
